Wagub Bali Rancang Bedah Rumah 1.000 Unit per Tahun Mulai 2026
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong perluasan program bedah rumah bagi warga miskin dengan target sekitar 1.000 unit per tahun mulai 2026, sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan terintegrasi.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Denpasar — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong perluasan program bedah rumah bagi warga kurang mampu dengan target sekitar 1.000 unit per tahun yang direncanakan mulai berjalan pada 2026.
Rencana itu disampaikan Giri Prasta saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, rapat dihadiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota se-Bali serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dalam kesempatan itu, Giri Prasta menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah dan pelaku usaha untuk menurunkan kemiskinan.
Rancangan program bedah rumah
Dalam pemaparan yang dikutip sejumlah media, Giri Prasta menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret penanggulangan kemiskinan adalah program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Ia menyebut pemerintah provinsi menargetkan sekitar 1.000 unit rumah per tahun, sedangkan pemerintah kabupaten/kota didorong menambah sekitar 500 unit rumah. Selain itu, Forum TJSL yang sebelumnya dikenal sebagai forum CSR diharapkan berkontribusi memperluas cakupan program melalui pendanaan dan dukungan lain.
Dalam wawancara yang dikutip media, Giri Prasta menyatakan rancangan bantuan minimal sekitar Rp100 juta untuk satu kepala keluarga agar rumah yang dibedah dapat selesai tanpa penerima harus mencari pinjaman tambahan. Besaran bantuan itu masih bersifat rancangan dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan hasil pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah provinsi menyiapkan skema pendanaan berbasis kolaborasi antartingkat pemerintahan. Bappeda Provinsi Bali mencatat bahwa pendanaan program bedah rumah akan menjadi hasil sinergi anggaran dari masing-masing tingkat pemerintahan, bukan hanya dari satu sumber. Besaran anggaran tahunan dan pos pembiayaan spesifik belum dijelaskan dalam rilis tersebut.
Kolaborasi penanggulangan kemiskinan
Bappeda Provinsi Bali menyebut prioritas utama pemerintah adalah memastikan tidak ada warga yang kelaparan, kekurangan pakaian layak, dan tanpa tempat tinggal memadai. Program strategis di sektor pangan, sandang, dan papan digerakkan secara terpadu, termasuk bedah rumah sebagai salah satu intervensi papan.
Giri Prasta menyampaikan bahwa rapat koordinasi TKPK bertujuan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan yang berjalan dan menyinergikan kebijakan yang akan dimuat dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Ia menekankan pentingnya prinsip kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, berpihak pada masyarakat miskin, membuka lapangan kerja, memperkuat budaya, menjaga lingkungan, dan didukung penegakan hukum.
Kondisi kemiskinan di Bali
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia pada September 2024. Persentase penduduk miskin di Bali tercatat sekitar 3,8 persen, turun dari 4,0 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada periode yang sama sekitar 176 ribu orang.
BPS Bali juga mencatat garis kemiskinan di Bali pada September 2024 sekitar Rp580 ribu per kapita per bulan. Meski berada di posisi terendah secara nasional, pemerintah daerah menyatakan penurunan kemiskinan masih perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Bali kembali turun menjadi sekitar 3,72 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 173 ribu orang. Penurunan ini disebut sebagai indikasi perbaikan kondisi ekonomi, meski masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.
Dalam konteks tersebut, program bedah rumah yang diperluas mulai 2026 dirancang sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup warga miskin, sekaligus mendukung target penurunan kemiskinan ekstrem di Bali.
Sumber
Berita berikutnya
Perumda KBS Bayar Sekitar Rp60 Juta kepada Lima Eks Karyawan
Perumda Kerthi Bali Santhi menyebut pemutusan hubungan kerja terhadap lima karyawan terkait evaluasi kinerja dan efisiensi keuangan, sementara para ma…
Baca juga
