Koster Dorong Keluarga Jadi Benteng Integritas Antikorupsi

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menekankan peran keluarga sebagai benteng utama integritas dan pencegahan korupsi, sejalan dengan pembenahan birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pernyataan itu disampaikan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu, 16 September 2026.

Kegiatan bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi” tersebut diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali bersama pasangan masing-masing. Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo hadir dan membuka kegiatan, didampingi Gubernur Wayan Koster dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Pendidikan integritas dimulai dari rumah

Menurut Koster, pencegahan korupsi tidak cukup mengandalkan penguatan sistem pemerintahan dan pengawasan institusi. Ia menilai keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter, kejujuran, dan integritas.

Dalam sambutannya, Koster menyebut program Keluarga Berintegritas sebagai inovasi penting karena memulai pendidikan antikorupsi dari “hulu”, yaitu rumah tangga suami-istri. Ia mengajak agar pasangan saling mengingatkan sehingga tekanan ekonomi dan tuntutan gaya hidup tidak mendorong perilaku melanggar hukum.

Ibnu Basuki Widodo dari KPK menekankan bahwa keluarga, khususnya pasangan, dapat berperan sebagai ruang saling mengingatkan bagi anggota keluarga yang memegang jabatan. Namun, ia mengingatkan gaya hidup yang melebihi penghasilan sah justru dapat memicu tindak pidana korupsi.

Dalam pemaparannya, KPK menggarisbawahi pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, serta etika dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai tersebut didorong agar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi tercermin dalam keputusan dan kebiasaan sehari-hari.

Pengelolaan keuangan rumah tangga disebut sebagai contoh konkret. Koster mengingatkan pejabat Pemprov Bali agar mengatur pengeluaran sesuai pendapatan dan tidak “lebih besar pasak daripada tiang” agar keluarga tidak menghadapi tekanan ekonomi yang dapat membuka risiko penyimpangan.

Pesan keluarga diterjemahkan ke kebijakan

Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali menjalankan pembenahan tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi. Ia menyebut tiga strategi antikorupsi di lingkungan Pemprov Bali: pendidikan, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan atas pelanggaran hukum.

Menurut Koster, reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penerapan merit system dalam pengisian jabatan, serta penguatan pengawasan. Promosi jabatan dan pengadaan barang serta jasa ditekankan harus bebas dari praktik jual beli jabatan maupun pungutan liar.

Digitalisasi pelayanan publik didorong untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan menutup celah pungli. Kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen pencegahan yang melengkapi pendidikan integritas di keluarga.

Koster menegaskan bahwa sistem digital tidak otomatis menjamin pemerintahan bersih. Integritas aparatur yang mengoperasikan sistem dan pengawasan dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga, tetap menjadi faktor penentu.

Peran keluarga dalam strategi KPK

Dalam kerangka KPK, Program Keluarga Berintegritas ditempatkan sebagai bagian dari strategi pendidikan masyarakat dan pencegahan korupsi. KPK melihat keluarga sebagai fondasi penting penanaman integritas dan keteladanan antikorupsi sebelum seseorang berada dalam sistem birokrasi atau dunia usaha.

Ibnu Basuki Widodo mengingatkan bahwa tekanan keluarga dan tuntutan gaya hidup berlebihan dapat memicu korupsi bila tidak diimbangi sikap saling mengingatkan dan pengelolaan keuangan yang realistis. Karena itu, KPK menggandeng Pemprov Bali agar pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di lingkungan kerja, tetapi juga diperkuat dari rumah.

Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas 2026, agenda pendidikan antikorupsi KPK dipertemukan dengan komitmen tata kelola Pemprov Bali. Koster menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan berharap kerja sama dengan KPK membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di Bali.

Sumber

• BALIPOST.com - Gubernur Koster Dukung Keluarga Jadi Benteng Integritas dan Pencegah Korupsi
• NusaBali.com - Koster Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Praktik Korupsi di Pemprov Bali
• Kabar Bali Satu - Perkuat Pencegahan Korupsi dari Lingkungan Keluarga, Gubernur Koster Ingatkan Pejabat Pemprov Bali: Kelola Hidup, Jangan Lebih Besar Pasak dar
• Tribun Bali - KPK Ingatkan Pejabat di Bali, Gaya Hidup Melebihi Penghasilan Picu Korupsi
• Balipustakanews - KPK Ingatkan Korupsi Bisa Dipicu Tekanan Keluarga dan Gaya Hidup Berlebihan
• Pemprov Bali - Berita: Gubernur Koster Dukung Keluarga Integritas Anti Korupsi, Optimalkan Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Hilangkan Ruang Pungli