PN Denpasar Vonis AD 1 Tahun 6 Bulan dalam Perkara Sporadik

Denpasar — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Kamis, 29 Oktober 2026 menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa AD dalam perkara pemalsuan surat sporadik. Putusan ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali selama 3 tahun 6 bulan.

Perkara tersebut berkaitan dengan surat penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik bertanggal 11 Juli 2023. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau menjadi bukti suatu hal untuk digunakan seolah-olah benar.

Ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara ini disidangkan di PN Denpasar, Kota Denpasar.

Banding membuat putusan belum menjadi akhir perkara

AD melalui tim kuasa hukumnya menyatakan keberatan pada hari yang sama dan memilih mengajukan banding. Kuasa hukum menyebut ada kekeliruan majelis hakim serta hal yang belum dipertimbangkan, termasuk dugaan berita acara pemeriksaan palsu.

Dalam uraian tuntutan, jaksa menyebut sporadik itu dibuat dengan keadaan yang tidak sebenarnya. Objek tanah tersebut disebut digarap atau disakap oleh I Nyoman Re dan I Wayan Ke sejak 1960 secara turun-temurun, dengan hasil panen diserahkan kepada AM ADP.

Bagi pembaca di Denpasar dan wilayah Bali, perkembangan berikutnya yang perlu dipantau adalah proses banding. Putusan 1 tahun 6 bulan belum menjadi putusan berkekuatan hukum tetap selama upaya hukum tersebut berjalan.

Sumber

• Bali Post — media regional Bali
• fajarbali.com
• pn-denpasar.go.id