Koster Minta Badung Prioritaskan Krisis Air Kuta Selatan
Wayan Koster meminta Badung memprioritaskan krisis air di Kuta Selatan setelah warga disebut sepekan tanpa aliran. Pemkab menyiapkan opsi MBR dan konversi air laut.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Badung — Gubernur Bali Wayan Koster meminta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memprioritaskan penanganan krisis air bersih di Kecamatan Kuta Selatan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Warga di wilayah tersebut disebut sudah sekitar sepekan tidak mendapat aliran air bersih dan harus mengantre untuk memperoleh pasokan. Koster meminta pemerintah kabupaten memetakan wilayah yang masih mengalami krisis di Badung selatan, lalu segera menyalurkan air sebelum warga terpaksa membeli air bersih.
Koster menyampaikan permintaan itu saat pidato dalam acara perjanjian kerja sama implementasi wilayah rendah emisi di Pantai Purnama, Gianyar. Ia menyoroti kondisi warga di wilayah dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang disebut mencapai Rp 6 triliun.
Pasokan air Kuta Selatan perlu ditangani segera
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan krisis air di Kuta Selatan berkaitan dengan kandungan air tanah yang tidak sebanding dengan jumlah populasi di Badung selatan. Persoalan ini disebut sudah lama terjadi, sehingga penanganannya tidak hanya bergantung pada jaringan yang ada.
Pemerintah Kabupaten Badung mendorong pemanfaatan air limbah menjadi air bersih dengan metode membrane bioreactor (MBR). Menurut Adi Arnawa, volume air dari metode itu tidak besar, tetapi dapat menopang sebagian kebutuhan warga di Badung selatan.
Alternatif lain yang disebut adalah mengolah air laut menjadi air tawar. Adi Arnawa meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama menyiapkan teknologinya. Ia mengatakan teknologi tersebut sudah berjalan di Kabupaten Klungkung dan dapat diterapkan di kawasan Desa Pecatu, meski biayanya mahal sehingga airnya akan bersifat komersial dan tetap diupayakan lebih murah bagi warga.
Bagi pembaca di Kecamatan Kuta Selatan, perubahan yang perlu diperhatikan hari itu adalah pemetaan wilayah terdampak dan pendistribusian air bersih yang diminta segera dilakukan. Sumber laporan tidak menyebut jadwal distribusi, tarif, atau tenggat pelaksanaan MBR dan konversi air laut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Lebih dari 652.000 Keluarga di Bali Telah Terdata dalam Perlinsos
Meutya Viada Hafid meninjau pendataan Perlindungan Sosial Digital di Legian, Badung, pada 9 Oktober 2026. Di Bali, lebih dari 652.000 keluarga atau 50…
Terbaru di Lingkungan

Baca juga





