UMP Bali 2027 Diperkirakan Naik Rp70.000 hingga Rp80.000

Denpasar — Kebutuhan hidup layak di Bali disebut sekitar Rp5,2 juta, sedangkan perkiraan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 dalam dialog pengupahan di Denpasar, 9 Oktober 2026.

Prof. Agoes Rahyuda menyampaikan angka kebutuhan hidup layak itu dalam Dialog Masa Depan UMP Bali di Auditorium Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas). Angka tersebut disebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan agar pendapatan pekerja lebih mendekati kebutuhan hidup riil.

Perkiraan kenaikan UMP Bali 2027 dihitung dengan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Besaran itu masih berupa perkiraan, bukan keputusan final mengenai UMP Bali 2027.

Angka KHL Menjadi Rujukan Pembahasan UMP Bali

Kebutuhan hidup layak atau KHL mencakup sejumlah komponen, antara lain pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan barang dan jasa lainnya. Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali masih mengkaji KHL dan kemampuan perusahaan membayar upah sebagai bahan pembahasan kebijakan UMP.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Bali juga mengkaji formula pengupahan bersama Dewan Pengupahan, pengusaha, serikat pekerja, dan pihak akademik. Regulasi yang digunakan memuat pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta konstanta alfa dengan rentang nol koma lima sampai nol koma sembilan.

Bagi pekerja dan pemberi kerja di Denpasar serta kabupaten/kota lain di Bali, angka Rp5,2 juta memberi gambaran jarak antara kebutuhan hidup dan upah minimum yang sedang dibahas. Namun, nominal UMP 2027 belum berubah pada hari ini karena penetapan akhirnya masih menunggu proses kajian dan keputusan pemerintah.

Sumber

• Bali Post — laporan kebijakan pengupahan Bali
• Tribun Bali — laporan pembahasan UMP Bali 2027
• detik.com
• bali.jpnn.com
• nusabali.com