Disnaker Bali Kaji UMP 2027, KHL Disebut Rp5,2 Juta
Disnaker ESDM Bali mengkaji formula UMP 2027 di Denpasar. Kebutuhan hidup layak disebut sekitar Rp5,2 juta, sementara kenaikan UMP diperkirakan Rp70.000 hingga Rp80.000.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Denpasar — Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Bali menyiapkan kajian formula pengupahan untuk UMP Bali 2027 pada 9 Oktober 2026 di Denpasar. Dalam dialog di Auditorium Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), kebutuhan hidup layak di Bali disebut berada di kisaran Rp5,2 juta, sedangkan kenaikan UMP diperkirakan Rp70.000 hingga Rp80.000.
Kajian tersebut melibatkan akademisi dan berjalan paralel di sembilan kabupaten dan kota. Pembahasan diarahkan untuk mencari ruang agar upah minimum lebih mendekati kebutuhan hidup layak pekerja. Kebutuhan hidup layak mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta barang dan jasa lainnya.
UMP Bali 2026 tercatat Rp3.207.459 per bulan. Angka ini menjadi konteks dalam pembahasan kebijakan UMP Bali 2027, bersama hasil survei kebutuhan hidup layak yang disebut sekitar Rp5,2 juta per bulan. Serikat pekerja sebelumnya juga mengusulkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4,5 juta per bulan.
Mengapa angka KHL Bali penting bagi pekerja
Bagi pekerja di Denpasar dan kabupaten lain di Bali, jarak antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak menjadi dasar untuk mengikuti pembahasan pengupahan. Perubahan angka UMP akan berpengaruh pada batas upah minimum yang berlaku bagi pekerja, sementara besaran final belum ditetapkan dalam laporan ini.
Disnaker ESDM Bali menyebut formula pengupahan selama ini mengaitkan kenaikan upah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konstanta alfa. Dalam regulasi terbaru, rentang konstanta alfa disesuaikan menjadi nol koma lima sampai nol koma sembilan bagi daerah. Namun, kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masih memerlukan pembahasan menyeluruh.
Proses kajian akan dipercepat karena kebijakan pengupahan 2027 wajib ditetapkan pada akhir November. Untuk pembaca di Denpasar, Badung, dan daerah Bali lainnya, perubahan yang perlu dipantau hari itu adalah hasil kajian formula dan keputusan UMP 2027; angka Rp70.000 hingga Rp80.000 masih berupa perkiraan, bukan keputusan final.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Pemprov Bali Siapkan Rp90,4 Juta untuk HaKI Gratis
Pemprov Bali menyiapkan Rp90,4 juta pada 2026 untuk fasilitasi pendaftaran HaKI gratis. BRIDA Bali mencatat 900 pencatatan sejak 2019 hingga 8 Oktober…
Terbaru di Ekonomi

Berita utama hari ini

Baca juga




