Massa Tuntut UMP Bali 2027 Rp5,25 Juta, Gubernur Masih Mengkaji

Kantor Gubernur Bali — Massa mahasiswa dan serikat pekerja berunjuk rasa pada 21 Oktober 2026 untuk menuntut Upah Minimum Provinsi Bali 2027 ditetapkan Rp5,25 juta per bulan. Gubernur Bali Wayan Koster menemui mereka di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Mengapa ini penting: Pekerja dan perusahaan di Bali menunggu penetapan UMP 2027, sementara pemerintah provinsi masih mengkaji angka final setelah menerima tuntutan Rp5,25 juta.

Massa menyatakan angka tersebut mengacu pada kebutuhan hidup layak. Mereka juga meminta pemerintah menggunakan kewenangan gubernur dalam penetapan upah, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Koster mengatakan aspirasi itu akan menjadi bahan pembahasan bersama Dewan Pengupahan. Menurut Bali Post, ia membuka kemungkinan UMP Bali 2027 ditetapkan di atas Rp3,4 juta, tetapi masih di bawah Rp5,2 juta. Angka tersebut belum menjadi keputusan final.

Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah mengkaji besaran UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan upah minimum sektoral. Kajian itu mempertimbangkan formula pengupahan, kebutuhan hidup layak, serta kemampuan perusahaan, menurut laporan Bali Post dan Tribun Bali.

Tribun Bali melaporkan, massa akan mengawal pembahasan upah dan berencana kembali berunjuk rasa dengan jumlah lebih besar saat penetapan UMP. Koster mengatakan pembahasan juga akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Belum ada angka final

Bali Post melaporkan perkiraan kenaikan sekitar Rp200 ribu jika pemerintah hanya menggunakan formula pengupahan. Dengan perhitungan itu, UMP Bali 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,4 juta lebih. Pemerintah provinsi masih mengkaji besaran akhirnya.

Sumber

• Tribun Bali
• Bali Post