Koster Dorong Bali Mandiri Energi Bersih, PLTS Ditargetkan 1.000 MW

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebijakan energi di Bali diarahkan untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber bersih, yang berjalan selaras dengan rehabilitasi hutan dan perluasan kawasan hijau. Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi dengan Dewan Pengurus Provinsi Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) Bali di Jayasabha, Denpasar, pada akhir Agustus 2026.

Menurut keterangan Pemerintah Provinsi Bali, Koster menyatakan fokus kebijakan daerah tidak hanya mengejar target Net Zero Emission 2045, tetapi membangun Bali mandiri energi dengan mengembangkan sumber energi bersih, baru, dan terbarukan. Ia menautkan kebijakan tersebut dengan upaya menjaga keberlanjutan alam dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam laporan beberapa media lokal, Koster menegaskan agenda utama Bali mandiri energi bersih, sementara target emisi nol ditempatkan sebagai bagian dari kerangka yang lebih luas. Ia menyebut udara yang bersih dan penurunan polusi sebagai tujuan utama, sejalan dengan visi pembangunan yang merujuk pada konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Transisi dari energi fosil dan pengembangan PLTS

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan sedang mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mendorong percepatan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir. Kebijakan penghentian pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil serta penolakan penggunaan batu bara dalam pembangkit di Bali disebut sebagai bagian dari transformasi menuju energi bersih.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali telah didorong sejak 2019 dan disebut sebagai salah satu program prioritas untuk menunjang kemandirian energi. Dalam beberapa pernyataan publik, Koster menyebut dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan PLTS melalui program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak, dengan target pasokan sekitar 1.000 megawatt (MW) PLTS untuk Bali. Angka ini muncul dalam konteks dukungan nasional dan bukan sebagai kapasitas 1.500 MW seperti yang semula diberitakan.

Pemerintah provinsi menyebut pengembangan PLTS akan menyasar perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan fasilitas publik, didukung regulasi daerah dan peraturan gubernur. Selain tenaga surya, kebijakan Bali Mandiri Energi juga mencakup pemanfaatan sumber lain yang dinilai lebih bersih, seperti gas alam dan berbagai bentuk energi terbarukan.

Energi bersih dan pemulihan alam

Koster menegaskan transisi energi bersih harus berjalan bersama pemulihan ekosistem. Dalam audiensi dengan Pertalindo Bali, ia menyebut perluasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan penanaman pohon secara masif sebagai bagian dari kebijakan energi bersih. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat kemampuan alam menyediakan oksigen.

Keterangan itu ditempatkan dalam visi pembangunan yang menekankan keharmonisan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Pemerintah provinsi juga mengaitkan transisi energi dengan agenda pengurangan emisi karbon, pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan plastik sekali pakai, dan pengembangan pertanian organik.

Sejumlah pernyataan Koster mengenai energi bersih juga dikaitkan dengan upaya menjaga ekosistem pariwisata Bali tetap berkualitas. Ia menegaskan pembangunan di Bali tidak boleh mengorbankan alam demi mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus harmonis dengan lingkungan.

Dukungan Pertalindo dan agenda konferensi

Ketua DPP Pertalindo Bali, I Ketut Gede Dharma Putra, menyatakan organisasinya siap mendukung agenda Bali mandiri energi melalui tenaga ahli lingkungan, lembaga sertifikasi, dan laboratorium terakreditasi. Pertalindo Bali menyebut dukungan itu mencakup percepatan pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, gelombang, air, biomassa, sampah, dan panas bumi, serta peningkatan efisiensi energi di sektor bangunan, industri, dan transportasi.

Pertalindo Bali merencanakan Rapat Kerja Daerah dan pertemuan internasional pada 22–23 September 2026 di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Menurut RRI, kegiatan itu mengangkat tema pemanfaatan energi bersih di Bali menuju Net Zero Emission 2045 dan menghadirkan Gubernur Koster sebagai pembicara utama.

Dalam konteks kebijakan, rangkaian pernyataan pemerintah provinsi dan dukungan Pertalindo menunjukkan tiga agenda yang disatukan: mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperluas pembangkit energi bersih, dan memperkuat pemulihan alam. Implementasi agenda tersebut akan bergantung pada realisasi proyek energi bersih, pembangunan infrastruktur seperti terminal LNG yang diklaim sebagai bagian dari program Bali Mandiri Energi Bersih, serta pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan penanaman pohon.

Sumber

• Pemerintah Provinsi Bali
• RRI Denpasar
• Balipost
• Kabar Bali Satu
• Sinartimur
• Baliwana News
• Letternews
• Kabarnusa
• Pantaubali.com