Komisi IV DPRD Bali Soroti Kekurangan 990 Guru SMA/SMK

Denpasar — Komisi IV DPRD Bali menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali di Denpasar pada Selasa, 8 September 2026, membahas evaluasi kebijakan pendidikan dan kekurangan guru di tingkat SMA/SMK.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menyatakan dalam rapat tersebut terungkap kebutuhan tambahan sekitar 990 guru berdasarkan pemetaan Disdikpora Bali, yang menunjukkan masih adanya defisit tenaga pendidik di sekolah negeri jenjang SMA dan SMK di Bali.

Suwirta menegaskan angka 990 merupakan usulan kebutuhan guru yang disampaikan Disdikpora kepada pemerintah pusat, sehingga menjadi kesimpulan sementara mengenai besarnya kekurangan guru di provinsi tersebut.

Perhatian terhadap guru honorer

Dalam rapat kerja itu, Komisi IV memberi perhatian khusus terhadap nasib guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah negeri namun belum seluruhnya terakomodasi dalam rekrutmen aparatur sipil negara.

Menurut Suwirta, guru honorer berperan penting dalam menjaga layanan pendidikan di SMA dan SMK, termasuk mereka yang bekerja dengan surat keputusan kepala sekolah atau kepala daerah dan sebagian dibiayai melalui komite sekolah.

Ia meminta pemerintah daerah dan pusat memasukkan guru honorer ke dalam basis data kebutuhan tenaga pendidik agar mendapat kepastian status melalui mekanisme rekrutmen ASN, baik jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Usulan formasi ASN dan peran pemerintah pusat

Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Wesnawa Punia menjelaskan, pemetaan kebutuhan guru yang dilakukan jajarannya telah menghasilkan usulan 990 formasi guru untuk calon ASN tenaga pendidik, yang sudah dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ida Bagus Wesnawa menyebut usulan tersebut menjadi dasar permintaan formasi CPNS dan PPPK guru untuk tahun 2027, namun pelaksanaannya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran.

Ia menyatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan pusat mengenai jumlah formasi yang akan disetujui, jenis jabatan yang dibuka, serta ketentuan lebih lanjut terkait penanganan guru honorer yang diharapkan dapat mengikuti seleksi ASN sesuai regulasi.

Disdikpora juga menekankan bahwa pemetaan kebutuhan guru dilakukan untuk memastikan pelayanan pendidikan di SMA dan SMK negeri tetap berjalan, di tengah pensiun guru dan perubahan struktur kebutuhan mata pelajaran.

Evaluasi kebijakan pendidikan dan SPMB

Rapat kerja Komisi IV dan Disdikpora tidak hanya membahas kekurangan guru, tetapi juga evaluasi kebijakan pendidikan di Bali, termasuk proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) dan isu lain seperti masa jabatan kepala sekolah serta penurunan anggaran pendidikan tahun 2027.

Menurut pemberitaan sebelumnya, DPRD Bali meminta Disdikpora menuntaskan SPMB agar tidak ada calon siswa yang gagal memperoleh sekolah, serta mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Komisi IV menilai forum rapat kerja dengan Disdikpora penting untuk menyelaraskan data kebutuhan pendidikan, mulai dari tenaga guru, anggaran, hingga penanganan anak putus sekolah, agar kebijakan yang diambil pemerintah provinsi sejalan dengan target peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Bali.

Suwirta mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi, termasuk pendataan mandiri di luar sistem Dapodik, agar persoalan seperti anak putus sekolah dan kekurangan guru dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih akurat.

Sumber

• Detik Bali
• JPNN Nasional
• RRI Denpasar
• NusaBali.com
• Bali Post
• Bali Konten
• Sekretariat DPRD Provinsi Bali