DPRD Bali Usulkan Tambahan BKK Rp6 Miliar untuk Enam Kabupaten

Denpasar — DPRD Bali mengusulkan tambahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp6 miliar bagi enam kabupaten untuk mendukung Pesta Kesenian Bali (PKB) XLIX Tahun 2027. Usulan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, dalam pembahasan anggaran pada 4 November 2026.

Tambahan tersebut dihitung dari kebutuhan Rp1 miliar untuk masing-masing kabupaten penerima BKK. Dengan skema itu, total BKK Pemerintah Provinsi Bali bagi enam kabupaten diusulkan naik dari Rp3 miliar menjadi Rp9 miliar.

Usulan muncul karena kemampuan fiskal antarkabupaten berbeda, sementara seluruh kabupaten/kota tetap perlu mengikutsertakan seniman dalam lomba dan parade PKB. Data anggaran PKB XLVIII Tahun 2026 menunjukkan total pembiayaan penyelenggaraan dan partisipasi daerah mencapai Rp38,8723 miliar.

Tambahan BKK menentukan ruang partisipasi enam kabupaten

Enam kabupaten penerima BKK masing-masing sebelumnya memperoleh Rp500 juta. Daerah itu meliputi Tabanan, Klungkung, Jembrana, Buleleng, Bangli, dan Karangasem. Dalam data yang dikutip, alokasi keseluruhan masing-masing daerah tercatat Rp3,019 miliar untuk Tabanan, Rp1,95875 miliar untuk Klungkung, Rp1,9 miliar untuk Jembrana, Rp1,6 miliar untuk Buleleng, Rp1,445 miliar untuk Bangli, dan Rp1,372 miliar untuk Karangasem.

Sebagai pembanding, alokasi Badung mencapai Rp7,592 miliar, Gianyar Rp5,530 miliar, dan Denpasar Rp3,905 miliar. Perbedaan itu menjadi alasan DPRD Bali mendorong dukungan yang lebih proporsional agar kabupaten dengan kemampuan anggaran lebih terbatas tetap dapat menyiapkan peserta secara maksimal.

Bagi pembaca di Bali, perubahan yang perlu dipantau hari ini bukan tarif atau jadwal acara, melainkan keputusan dalam pembahasan anggaran. Usulan tambahan BKK belum disebut sebagai anggaran final dalam laporan yang tersedia.

Sumber

• Tribun Bali — media regional
• Bali Express — media regional
• Bali Post — media regional
• baliprov.go.id
• slicktrip.com