Fraksi DPRD Bali Soroti Defisit dan Pinjaman di Perubahan APBD 2026

Denpasar — Empat fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin, 14 September 2026. Salah satu sorotan utama adalah postur anggaran yang mencatat defisit sekitar Rp842 miliar lebih.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster. Pandangan umum disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, serta Demokrat-NasDem, menurut pemberitaan sejumlah media lokal.

Dalam rancangan perubahan anggaran, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp6,66 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp7,50 triliun. Menurut Fraksi Gerindra-PSI, defisit yang dirancang sekitar Rp842,59 miliar itu meningkat sekitar 23,92 persen dibandingkan APBD induk yang menetapkan defisit sekitar Rp679,93 miliar.

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan disorot fraksi

Fraksi Gerindra-PSI menilai kenaikan defisit tidak bisa lagi dipandang sebagai kebetulan karena pola serupa berulang sejak Perubahan APBD 2021 hingga 2026. Fraksi ini meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci skema pembiayaan, termasuk efektivitas Pungutan Wisatawan Asing dan urgensi rencana pinjaman daerah.

Menurut catatan Fraksi Golkar, pendapatan daerah dalam APBD Induk 2026 meningkat dari sekitar Rp6,5 triliun lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp122 miliar. Namun, belanja daerah naik lebih besar, dari sekitar Rp7,2 triliun lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp263 miliar. Fraksi ini mempertanyakan apakah tambahan belanja tersebut benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, defisit anggaran sekitar Rp842 miliar lebih atau sekitar 12,65 persen ditopang penerimaan pembiayaan yang meningkat menjadi sekitar Rp1,58 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari SiLPA Tahun 2025 sekitar Rp712 miliar lebih dan rencana penerimaan pinjaman daerah sekitar Rp873 miliar lebih.

Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik lebih dari Rp122 miliar atau sekitar 2,87 persen, dari sekitar Rp4,2 triliun lebih menjadi sekitar Rp4,3 triliun lebih. Fraksi ini meminta strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

Realisasi retribusi, dana transfer, dan belanja modal

Demokrat-NasDem mencatat realisasi retribusi daerah hingga akhir Juli 2026 sekitar Rp230 miliar atau 37,41 persen dari target sekitar Rp614 miliar. Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp649 miliar lebih atau sekitar 105,67 persen dari target sebelumnya. Fraksi ini menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar penetapan target baru tersebut.

Fraksi yang sama mempertanyakan realisasi dana transfer daerah yang baru sekitar Rp88 miliar atau 21,76 persen dari target sekitar Rp407 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan penyebab rendahnya capaian tersebut dan langkah perbaikan agar target dapat tercapai.

Demokrat-NasDem juga menyoroti belanja operasi yang menjadi komponen terbesar belanja daerah. Belanja operasi yang semula dianggarkan sekitar Rp5,2 triliun meningkat menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja modal hingga akhir Juli 2026 baru sekitar Rp129,8 miliar atau sekitar 16 persen dari anggaran sekitar Rp806 miliar. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja modal direncanakan naik menjadi sekitar Rp841 miliar.

Fraksi ini mengingatkan sebagian belanja modal berpotensi tidak selesai pada tahun berjalan. Program yang tertunda dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dan berkontribusi terhadap pembentukan SiLPA, yang kemudian digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Sikap PDI Perjuangan dan penegasan Gubernur

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Fraksi ini mendorong kejelasan penggunaan SiLPA dan kebijakan pinjaman daerah, serta efisiensi belanja yang tetap menjaga mutu pelayanan publik.

PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek prioritas, termasuk pemeliharaan jalan dan trotoar, pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan Rumah Sakit Provinsi, pengelolaan sampah, dan pengembangan transportasi publik. Fraksi mengingatkan perlunya mitigasi terhadap faktor eksternal yang memengaruhi pariwisata dan penerimaan daerah.

Gubernur Wayan Koster menyatakan pandangan umum fraksi bersifat konstruktif, kritis, dan jelas. Ia menegaskan masukan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun tanggapan atas Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026.

Sumber

• Bali Post
• Atnews
• Detikcom
• Bali Portal News
• RRI