Pendataan Digital Bansos Buleleng Baru Mencakup 64,66 Persen KK

Buleleng — Pendataan perlindungan sosial melalui digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng belum mencapai dua pertiga dari sasaran keluarga hingga pertengahan September 2026. Berdasarkan data terbaru Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Buleleng, sebanyak 174.146 kepala keluarga (KK) atau 64,66 persen dari total 269.323 KK telah terdaftar dalam sistem Perlinsos per 14 September 2026.

Dinsos P3A Buleleng menyebut pendataan masih dipercepat sebagai tindak lanjut piloting Digitalisasi Bansos di kabupaten tersebut. Upaya percepatan dilakukan melalui pendaftaran mandiri dan pendampingan oleh Agen Perlinsos di fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, puskesmas, kampus, dan desa.

Angka cakupan dan satuan data

Dalam publikasi resmi, Dinsos P3A Buleleng beberapa kali menyajikan capaian Perlinsos dengan satuan orang dan KK. Hingga 7 September 2026, dinas tersebut mencatat progres 173.911 orang atau 64,57 persen dari sasaran 269.323 KK. Pada 19 Agustus 2026, capaian dilaporkan 171.952 orang atau 63,85 persen dari sasaran yang sama.

Sementara itu, laporan perkembangan per 14 September 2026 menyatakan 174.146 KK telah terdaftar, setara 64,66 persen dari total 269.323 KK. Media lokal yang mengutip data Dinsos P3A menjelaskan jumlah tersebut sebagai "KK terdaftar" dan juga sebagai "jiwa" yang telah masuk pendataan, tanpa mengurai lebih lanjut perbedaan satuan dalam sistem Perlinsos.

Keterangan resmi yang tersedia belum menjabarkan secara rinci hubungan antara angka pendaftar berformat "orang" dengan angka berformat "KK". Penjelasan teknis mengenai konversi atau keterkaitan kedua satuan itu tidak dimuat dalam siaran Dinsos P3A maupun pemberitaan media.

Pendataan lapangan 10 September

Salah satu kegiatan percepatan pendataan dilakukan pada Kamis, 10 September 2026. Menurut Dinsos P3A Buleleng, sumber daya manusia dinas yang bertugas sebagai Agen Perlinsos turun langsung melakukan pendataan dan pendaftaran di RSUD Kabupaten Buleleng, tiga puskesmas, Rumah Sakit Kertha Usada, Rumah Sakit Karya Dharma Usada, Desa Depaha, dan Kampus Undiksha.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 92 warga berhasil didata. Hasil sementara menunjukkan 2 orang berpotensi layak menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), 22 orang berpotensi layak BPNT namun tidak layak PKH, 64 orang tidak layak kedua program, dan 4 orang masih menunggu hasil verifikasi.

Dinsos P3A Buleleng menyebut beberapa faktor ketidaklayakan, antara lain tidak memiliki komponen PKH, berada pada desil di atas ketentuan, memiliki kendaraan roda empat, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau berstatus aparatur sipil negara. Keterangan itu dinyatakan sebagai hasil sementara kegiatan di lokasi-lokasi yang disasar pada hari tersebut.

Percepatan dan kendala pendataan

Pemerintah kabupaten menyatakan akan terus mempercepat pelaksanaan Perlinsos melalui digitalisasi bansos agar basis data penerima bantuan semakin akurat. Dinsos P3A menggarisbawahi bahwa kegiatan jemput bola melalui Agen Perlinsos, pendamping PKH, dan agen dari perangkat daerah serta desa menjadi salah satu strategi untuk menjangkau warga yang belum terdaftar.

Perpanjangan masa pendataan hingga akhir 2026 memberi ruang tambahan bagi keluarga yang belum masuk sistem. Menurut Kepala Dinsos P3A Buleleng Putu Kariaman Putra, sebelumnya percepatan perluasan Perlinsos dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026, namun pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendaftaran hingga akhir tahun.

Media lokal mencatat, dengan cakupan 174.146 KK, sekitar 95 ribu KK di Buleleng belum terdaftar dalam sistem Perlinsos dan masih menjadi sasaran pendataan lanjutan. Dinas sosial dan pemerintah daerah di Bali juga menyebut kendala warga rantauan sebagai salah satu faktor belum maksimalnya cakupan pendataan.

Sumber

• Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
• Bali Post
• Tribun Bali
• NusaBali
• RRI Singaraja