Bali Pastikan Anggaran Darurat Bencana Cukup Hadapi Musim Hujan

Provinsi Bali — Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran penanganan bencana masih mencukupi untuk menghadapi musim hujan. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali belum terserap penuh sehingga dinilai cukup untuk kebutuhan tanggap darurat dan penanganan dampak bencana.

Menurut pemberitaan NusaBali.com, Gubernur Wayan Koster menyebut anggaran penanganan bencana di Bali masih memadai karena realisasi belanja kebencanaan baru sekitar 50 persen dari pagu yang tersedia. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat paripurna DPRD Bali pada Senin, 14 September 2026, ketika ia dimintai penjelasan mengenai kesiapan daerah menghadapi musim hujan.

Tribun Bali melaporkan Gubernur Koster menegaskan bahwa alokasi BTT Pemprov Bali saat ini masih sangat memadai untuk membiayai kebutuhan tanggap darurat dan penanganan dampak bencana di wilayah Bali. Ia mengatakan setiap ada kebutuhan terkait penanganan bencana, anggaran BTT selalu dapat direalisasikan karena pagu yang tersedia baru terealisasi sekitar 50 persen.

Dalam penjelasannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa tidak ada penambahan nilai pagu anggaran kebencanaan dalam rancangan perubahan APBD 2026. Menurut dia, langkah menahan pagu dilakukan karena anggaran induk yang sudah dialokasikan dinilai masih cukup untuk membiayai berbagai program mitigasi dan penanganan bencana menjelang dan selama musim hujan.

Metrotvnews.com, mengutip data BPBD Provinsi Bali, memberitakan bahwa total alokasi anggaran BPBD Bali tahun 2026 tercatat sebesar Rp 24,8 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 6,48 miliar dialokasikan untuk program prioritas penanggulangan bencana, sementara lebih dari Rp 18,35 miliar diarahkan untuk kegiatan penunjang. Penurunan anggaran nasional dan daerah untuk kebencanaan sebelumnya juga tercatat dalam laporan NusaBali.com, yang menyebut anggaran BPBD Bali turun dari Rp 33,7 miliar pada 2025 menjadi Rp 24,8 miliar pada 2026.

Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, Gubernur Koster menilai kondisi tersebut tidak mengganggu kesiapsiagaan daerah. Menurut dia, yang terpenting adalah kemampuan merealisasikan anggaran secara efektif ketika terjadi bencana, dan hal itu masih dapat dilakukan dengan sisa pagu sekitar separuh dari total anggaran yang tersedia.

Sebelumnya, BPBD Provinsi Bali telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi puncak musim hujan, termasuk pemetaan daerah rawan banjir dan longsor serta koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut melengkapi ketersediaan anggaran BTT dan BPBD yang disebut Gubernur Koster sebagai penopang utama pendanaan kebencanaan di tingkat provinsi.

Dengan komposisi anggaran saat ini dan realisasi yang baru sekitar 50 persen, pemerintah provinsi menyatakan optimistis seluruh skenario penanganan bencana selama masa peralihan hingga puncak musim hujan dapat ditangani tanpa kendala anggaran.

Sumber

• NusaBali.com
• Tribun Bali
• Metrotvnews.com