Pemprov Bali Proyeksikan PAD 2027 Lebih dari Rp4,5 Triliun

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp4,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pendapatan daerah dirancang lebih dari Rp5,7 triliun sebelum transfer dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah.

Target itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali dalam rapat paripurna. Penyusunan RAPBD 2027 juga memuat sasaran pertumbuhan ekonomi 6–6,50 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemprov Bali menyiapkan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan memperkuat sektor di luar pariwisata. Bidang yang disebut meliputi pertanian terintegrasi dan agroindustri, ekonomi kreatif dan digital, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Target PAD memengaruhi ruang fiskal Bali

Proyeksi PAD disebut mempertimbangkan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir, kondisi perekonomian, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi pendapatan daerah. Pemerintah provinsi menyatakan peningkatan beban pajak dan retribusi bukan langkah utama untuk mencapai target tersebut.

Pendapatan daerah dalam rancangan awal RAPBD 2027 belum memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer antardaerah. Karena itu, angka lebih dari Rp5,7 triliun merupakan rancangan awal sebelum komponen transfer tersebut dihitung.

Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten/kota lain di Bali, perubahan hari ini masih berupa arah kebijakan dan proyeksi anggaran, bukan tarif baru. Belum ada jadwal pelaksanaan atau tenggat pembayaran baru yang disebut dalam laporan. RAPBD 2027 masih dapat disesuaikan dalam proses pembahasan.

Sumber

• Bali Post — media regional Bali
• baliprov.go.id
• Warta Bali Online — media regional Bali
• Atnews — media regional Bali