Koster Mulai Laksanakan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun
Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagai arah pembangunan jangka panjang yang berlandaskan harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menandai dimulainya pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, sebagai arah pembangunan jangka panjang Bali yang berlandaskan harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan.
Pelaksanaan haluan ini secara resmi dimulai dalam acara peresmian di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin, 22 Desember 2025. Menurut keterangan pemerintah provinsi, haluan tersebut berpijak pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang ditetapkan pada 28 Juli 2023.
Dalam acara peresmian, Koster menyebut haluan pembangunan 100 tahun bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan arah perjuangan Bali untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan secara utuh dan berkelanjutan. Konsep Bali masa depan dirumuskan berdasarkan nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Tiga pilar: alam, manusia, kebudayaan
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 diarahkan pada tiga pilar utama: pelestarian dan pemuliaan alam, pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas manusia Bali, dan pemuliaan kebudayaan Bali.
Pada bidang lingkungan, arah kebijakan antara lain mempertahankan lahan pertanian produktif serta mengendalikan alih fungsi dan alih kepemilikan lahan. Haluan juga menegaskan perlindungan kesucian gunung, laut, dan danau, serta pelarangan aktivitas yang merusak ekosistem alam.
Dalam puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 di Nusa Dua, Koster kembali menegaskan prinsip pembangunan Bali yang harus berjalan harmonis dengan alam. Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan manusia, tetapi harus menjaga keberlangsungan lingkungan dan seluruh makhluk hidup.
Prinsip tersebut disebut sebagai konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus, dengan menekankan bahwa hidup harus saling menghidupi dan tidak saling mematikan.
Arah kebijakan manusia dan layanan dasar
Keterkaitan antara haluan 100 tahun dan kebijakan pembangunan kini dijabarkan melalui visi pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Kerthi Bali, yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi mendorong inovasi yang menjawab tantangan pengelolaan sampah, pengurangan emisi, efisiensi energi, konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan ekonomi sirkular.
Dalam konteks manusia Bali masa depan, haluan disusun dengan mempertimbangkan gambaran peradaban Bali masa lalu, pencapaian dan dinamika saat ini, serta tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan di bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, energi bersih, dan ekonomi yang seimbang antarwilayah.
Salah satu program yang sering disebut pemerintah provinsi adalah penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Program ini dikaitkan dengan target Bali mandiri energi dengan energi bersih dan pengembangan Ekonomi Kerthi Bali.
Kebudayaan dan perlindungan desa adat
Di bidang kebudayaan, haluan 100 tahun memuat pemuliaan desa adat dan subak, pemuliaan manuskrip kearifan lokal, penguatan kebudayaan, dan penguatan tradisi seni budaya. Arah kebijakan ini bertujuan menjaga identitas dan warisan budaya Bali sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan industri berbasis budaya dengan jenama Bali.
Koster menegaskan haluan tersebut sebagai arah perjuangan untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan secara utuh dan berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan sosial dan ekologis.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah provinsi mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan desa adat, untuk menjadikan haluan 100 tahun sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan sektoral dan rencana pembangunan daerah.
Sumber
Baca juga
