Gerindra Soroti Risiko Penyertaan Modal Karangasem 2027
Fraksi Gerindra Karangasem meminta rencana penyertaan modal kepada BPD Bali dan Jamkrida Bali Mandara dihitung cermat agar tidak mempersempit ruang APBD 2027.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Amlapura — Fraksi Gerindra DPRD Karangasem menyampaikan catatan atas rencana penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027, pada rapat paripurna Senin (2/11).
Fraksi Gerindra menilai rencana investasi melalui APBD perlu dihitung cermat karena kemampuan fiskal Kabupaten Karangasem terbatas dan terdapat risiko defisit anggaran. Sorotan utama diarahkan pada penyertaan modal kepada BPD Bali. Menurut pandangan fraksi, alokasi dana tunai untuk investasi tidak boleh mengurangi ruang belanja pemerintah daerah bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Catatan itu dibacakan anggota DPRD Karangasem Ni Wayan Paramestia Komala Dewi. Fraksi Gerindra juga mempertanyakan waktu penerimaan dividen dari BPD Bali dan kesesuaiannya dengan kebutuhan likuiditas APBD dalam jangka pendek hingga menengah. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki sebelum menambah investasi finansial.
Mengapa ini penting bagi pembaca Karangasem
Rencana penyertaan modal berkaitan langsung dengan cara APBD membagi ruang untuk pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Bagi krama Karangasem, isu ini belum mengubah tarif, jadwal layanan, atau jalur perjalanan hari ini, tetapi menjadi bagian dari pembahasan keputusan anggaran daerah untuk 2027.
Empat Ranperda yang dibahas mencakup penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, pinjaman daerah, serta APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penguatan modal Jamkrida Bali Mandara diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkendala agunan atau persyaratan perbankan.
Untuk BPD Bali, pemerintah berharap bank milik daerah itu menyalurkan kredit lebih optimal ke pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan, koperasi, dan pariwisata. Pembahasan berikutnya perlu memperjelas manfaat ekonomi dan dampaknya terhadap kemampuan belanja daerah sebelum keputusan penyertaan modal ditetapkan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Kabupaten/Kota
Polisi Selidiki Kematian Pria Karangasem di Kuta
IKS (26), warga Desa Bugbug, Karangasem, meninggal pada 4 November 2026 setelah ditemukan terluka di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta. Polisi menguji dug…
Terbaru di Ekonomi
Berita utama hari ini
Baca juga
