Festival Lentera Wacana Bahas Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat Adat

Denpasar — Dua diskusi dalam Festival Lentera Wacana Masyarakat Adat Nusantara di Aula Nusantara, Gedung Agrokompleks Universitas Udayana, Denpasar, Sabtu, 19 September 2026, mengaitkan penguatan nilai dan pengetahuan masyarakat adat dalam pendidikan formal dengan kemandirian ekonomi desa adat yang tetap menjaga nilai kolektif.

Diskusi pendidikan berlangsung pada hari kedua festival dengan tema integrasi sistem nilai dan pengetahuan masyarakat adat dalam kurikulum pendidikan formal. Sementara itu, diskusi ekonomi menjadi sesi terakhir festival dengan tema kemandirian ekonomi masyarakat adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan adat melalui muatan lokal dan kurikulum

Dalam diskusi pendidikan, sejumlah narasumber menyoroti perlunya pendidikan formal tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga karakter yang berakar pada nilai budaya setempat. Nilai dan pengetahuan masyarakat adat disebut perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam proses belajar di sekolah, bukan hanya sebagai tambahan di luar kurikulum.

Menurut pemaparan narasumber, unsur nilai dan pengetahuan masyarakat adat sesungguhnya sudah mulai terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka. Namun, penguatan masih diperlukan agar identitas pengetahuan adat Bali memiliki landasan akademik yang jelas.

Profesor Darma Putra mendorong kajian akademik untuk merumuskan identitas sistem pengetahuan masyarakat adat Bali dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian ini dinilai penting agar pengetahuan adat tidak hanya diwariskan sebagai praktik, tetapi dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dapat diuji dan dikembangkan.

Pemerintah daerah disebut telah memiliki sejumlah regulasi yang mengakui adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan. Implementasi penguatan nilai lokal antara lain melalui mata pelajaran Bahasa Bali dan pengarusutamaan kearifan lokal secara berjenjang.

Penguatan tersebut diarahkan untuk membangun karakter berdasarkan prinsip-prinsip seperti Tri Hita Karana dan kemampuan berbahasa serta beraksara Bali, sambil tetap mengembangkan kompetensi abad ke-21. Pelaksanaan di lapangan membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan desa adat sebagai ruang praktik nilai budaya.

Kemandirian ekonomi adat dan menjaga nilai kolektif

Diskusi terakhir festival menyoroti kemandirian ekonomi masyarakat adat yang tidak hanya bergantung pada pengelolaan aset dan pengembangan usaha. Penguatan ekonomi ditekankan tetap harus menjaga nilai kolektivisme, gotong royong, ngayah, dan identitas budaya desa adat.

Narasumber dari desa adat menggambarkan bagaimana aset komunal dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sekaligus membuka ruang bagi krama mengembangkan usaha. Perencanaan kawasan melalui master plan dan zonasi disebut penting untuk menjaga pura dan kawasan suci saat pariwisata berkembang.

Kemandirian ekonomi desa adat juga dibahas dalam kaitannya dengan distribusi manfaat kepada warga, termasuk dukungan sosial dan layanan dasar. Dalam kerangka ini, tata kelola yang transparan, kelembagaan yang kuat, dan perencanaan jangka panjang menjadi prasyarat agar usaha desa adat berkelanjutan.

Anggota DPD RI Rai Dharmawijaya Mantra menekankan bahwa modernisasi tidak boleh memutus nilai ketulusan, ngayah, kejujuran, dan budaya kolektif yang menjadi fondasi masyarakat adat. Ia mendorong penyusunan peta jalan yang mencakup hak dan aset adat, potensi ekonomi, batas ekologis, model usaha, kelembagaan, pembiayaan, pasar, distribusi manfaat, dan indikator keberlanjutan.

Menurut Rai Mantra, Bali belum memiliki peta jalan yang kuat mengenai desa wisata atau perekonomian masyarakat adat dalam desa adat, sehingga model pengembangan tidak dapat diseragamkan dengan koperasi atau lembaga ekonomi modern.

Rekomendasi penguatan kebijakan dan kolaborasi

Dari rangkaian diskusi di festival, sejumlah rekomendasi mengemuka untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, muatan lokal yang sudah tersedia didorong dioptimalkan, sekolah dihubungkan lebih erat dengan desa adat, dan dampak pembelajaran terhadap karakter siswa dievaluasi secara berkala.

Pemerintah daerah didorong memastikan regulasi berjalan dan menyediakan dukungan kebijakan. Desa adat memberikan konteks dan praktik budaya, perguruan tinggi menyumbang riset dan kajian akademik, sementara guru menerjemahkan nilai tersebut ke dalam metode belajar di kelas.

Di bidang ekonomi, desa adat dipandang perlu memperkuat tata kelola yang transparan, menyusun perencanaan kawasan, dan memastikan distribusi manfaat kepada krama. Pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi disebut dapat menjadi mitra pengembangan, dengan desa adat tetap menentukan model yang sesuai dengan sejarah, kelembagaan, dan batas ekologis masing-masing komunitas.

Sejumlah instrumen ekonomi lokal seperti lembaga usaha desa adat dan lembaga keuangan komunitas dinilai berperan sebagai penyangga perekonomian desa adat karena dibangun berdasarkan kebutuhan dan karakter masyarakat adat Bali. Prinsip gotong royong serta saling asah, saling asih, dan saling asuh dikedepankan sebagai modal sosial menghadapi tekanan ekonomi global.

Sumber

• Bali Post
• NusaBali
• RRI Denpasar