DPRD Jembrana Sepakati APBD 2027, Perjalanan Luar Negeri Dipangkas
DPRD Jembrana menyepakati APBD 2027 pada 6 November 2026. Efisiensi dimulai dari pimpinan daerah, termasuk pengurangan perjalanan dinas luar negeri saat transfer pusat turun Rp27,96 miliar.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Negara — DPRD Jembrana menyepakati Ranperda APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 menjadi peraturan daerah pada Jumat, 6 November 2026, dengan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyatakan efisiensi dimulai dari pimpinan daerah.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna III DPRD Jembrana di Kantor DPRD Jembrana, Kabupaten Jembrana. Keputusan tersebut berlangsung ketika dana transfer pusat turun Rp27,96 miliar. Bupati menyebut belanja yang dinilai boros dan berlebihan akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas luar negeri.
Dalam APBD 2027 yang disepakati, pendapatan daerah dirancang Rp1,28 triliun. Rinciannya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp262,42 miliar dan pendapatan transfer Rp1,017 triliun. Belanja daerah dirancang Rp1,432 triliun, yang meliputi belanja operasi Rp1,011 triliun, belanja modal Rp292,60 miliar, belanja tak terduga Rp3,80 miliar, serta belanja transfer Rp124,37 miliar.
Efisiensi APBD Jembrana menyentuh perjalanan luar negeri
Bagi pembaca di Jembrana, perubahan yang perlu dicatat adalah arah belanja pemerintah kabupaten pada 2027. Pimpinan daerah menjadi titik awal efisiensi, sementara perjalanan dinas luar negeri disebut sebagai salah satu pos yang akan dikurangi. Pemerintah kabupaten juga menyatakan alokasi anggaran harus diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
APBD tersebut memiliki defisit Rp152,58 miliar yang ditutup dari pembiayaan neto. Di sisi pendapatan, pemerintah kabupaten masih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai potensi. Bupati menegaskan penurunan transfer ke daerah tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
Dengan ditetapkannya Ranperda menjadi peraturan daerah, angka pendapatan dan belanja itu menjadi dasar kebijakan anggaran Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2027. Pembaca dapat memakai informasi ini untuk mengikuti perubahan prioritas belanja pemerintah kabupaten, terutama pengurangan perjalanan dinas luar negeri dan penajaman program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Lingkungan
BMKG Ingatkan Rob di Enam Wilayah Pesisir Bali
BMKG meminta warga mewaspadai potensi air laut pasang di enam wilayah pesisir Bali pada 8–11 November 2026. Waktu pasang maksimum berbeda menurut loka…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga




