De Gadjah Dorong Ekosistem Pangan: Petani, Koperasi, dan Program MBG

Karangasem — Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali periode 2026–2031, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, mendorong penguatan petani dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Dalam forum di Karangasem, ia mengaitkan produksi beras nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kesejahteraan petani serta pemenuhan gizi masyarakat.

De Gadjah menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) IV dan Dirosah Wustho II PW GP Ansor Provinsi Bali. Menurut laporan NusaBali dan Beritabali, ia menilai ketahanan pangan harus dibangun dari petani sebagai produsen, diperkuat koperasi sebagai penghubung produksi dengan pasar, dan bermuara pada terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari berapa banyak beras yang diproduksi. Sistem pangan perlu menjamin ketersediaan, keamanan, kandungan gizi, keterjangkauan harga, dan kesejahteraan produsen. Menurut De Gadjah, produksi, distribusi, koperasi, dan program pemenuhan gizi masyarakat harus saling terhubung.

Koperasi sebagai penghubung produksi dan pasar

Dalam paparannya, De Gadjah menyebut produksi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani. Masalah muncul ketika hasil panen tidak memiliki kepastian pasar atau ketika rantai distribusi membuat selisih harga di tingkat produsen dan konsumen terlalu lebar.

Ia mendorong agar hasil produksi petani dikonsolidasikan melalui koperasi desa. Menurut dia, koperasi dapat menjadi penghubung antara hasil produksi petani dan kebutuhan pasar. Pengumpulan produksi secara bersama diharapkan membuka akses ke pasar yang lebih besar dan memperkuat posisi tawar petani dibandingkan menjual hasil secara sendiri-sendiri.

Gagasan tersebut menempatkan koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi sebagai simpul yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, dan kebutuhan pasar. De Gadjah mengaitkan penguatan koperasi dengan peluang pengadaan bahan pangan untuk MBG agar melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi di daerah.

Produksi beras dan cakupan MBG

Dalam konteks nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan produksi 2024 sebesar 30,62 juta ton. Angka ini disebut De Gadjah sebagai salah satu modal memperkuat kemandirian pangan, sepanjang manfaatnya dirasakan petani dan konsumen.

Program MBG juga menjadi rujukan dalam diskusi tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sepanjang 2025 terdapat 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat program MBG. Capaian itu kemudian menjadi dasar pengoperasian serentak SPPG pada awal Januari 2026 untuk melayani penerima manfaat di 38 provinsi.

De Gadjah menekankan bahwa program MBG sebaiknya dilihat bukan hanya dari makanan yang diterima penerima manfaat, tetapi juga dari siapa yang memproduksi dan memasok bahan pangan. Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal yang melibatkan pelaku usaha di daerah.

Regenerasi petani dan perlindungan lahan Bali

Selain akses pasar dan program gizi, De Gadjah menyoroti regenerasi petani di Bali. Ia menyatakan sektor pertanian perlu diperkenalkan sebagai bidang usaha yang memanfaatkan teknologi, mekanisasi, pengolahan hasil, pemasaran digital, data, logistik, dan pembiayaan agar menarik bagi generasi muda.

De Gadjah juga mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian produktif di Bali. Ia menilai berkurangnya lahan akan menyulitkan pemerintah mana pun dalam mempertahankan produksi pangan daerah. Ia menyebut petani perlu diperkuat, anak muda disiapkan, dan lahan produktif dijaga.

Dalam forum yang sama, ia mendorong sinergi HKTI dan GP Ansor Bali diwujudkan melalui kegiatan berbasis komunitas, antara lain kebun pangan produktif berbasis desa atau komunitas, pemetaan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta penghubungan produksi lokal dengan pasar.

Ia menilai pesantren, organisasi kepemudaan, dan komunitas dapat berperan dalam edukasi pangan sehat, gizi, keamanan pangan, serta pengurangan pemborosan makanan. Gagasan tersebut masih berupa dorongan politik dan organisasi di tingkat lokal, belum menjadi kebijakan baru dengan alokasi anggaran dan jadwal pelaksanaan rinci.

Sumber

• NusaBali
• Beritanasionalupdate.com
• CNBC Indonesia
• Republika
• Badan Gizi Nasional
• Beritabali.com