Balinomics: BI Bali Dorong Pemerataan Investasi dan Diversifikasi Ekonomi
Forum Balinomics Triwulan II 2026 menyoroti ketimpangan investasi antara Bali Selatan dan wilayah lainnya, ketergantungan pada pariwisata, kebutuhan infrastruktur, dan pengelolaan sampah.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Denpasar — Perekonomian Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen menurut Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Bali. Pertumbuhan itu menjadi salah satu pokok bahasan Forum Balinomics Triwulan II 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Padma Resort Legian, Badung, pada Rabu, 9 September 2026.
Menurut laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Bali ditopang konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan tetap tingginya konsumsi pemerintah. Forum Balinomics membahas langkah akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan menyoroti pemerataan investasi ke wilayah di luar Bali Selatan, penguatan sektor nonpariwisata, kebutuhan infrastruktur, dan pengelolaan sampah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani menyampaikan bahwa investasi swasta masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Dalam paparannya, kawasan tersebut menyerap sekitar 88 persen investasi swasta, sedangkan Bali Utara, Timur, dan Barat secara agregat menerima sekitar 12 persen. Achris menekankan perlunya pemerataan investasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Pertanian dan konstruksi mulai menopang
Laporan Perekonomian Provinsi Bali dari Bank Indonesia mencatat bahwa dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB Bali pada triwulan II 2026. Namun, sektor pertanian, termasuk hortikultura dan peternakan, serta perikanan mulai menunjukkan peningkatan produksi dan mendukung pertumbuhan.
Forum Balinomics menempatkan penguatan pertanian berbasis hortikultura, peternakan, perikanan, dan konstruksi sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi agar Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata. Menurut BI, risiko bencana alam dan gejolak geopolitik global membuat ketergantungan berlebih pada satu sektor menjadi tantangan bagi keberlanjutan pertumbuhan.
Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, I Made Damriyasa, memaparkan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan pariwisata sebagai pasar bagi sektor lain. Sektor yang didorong terhubung dengan pariwisata meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, manufaktur, industri kecil dan menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif dan digital. Dengan pendekatan itu, belanja wisatawan diharapkan mengalir hingga ke sentra produksi dan perajin lokal melalui keterhubungan rantai pasok.
- Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2026: 5,78 persen (yoy).
- Pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama: 5,29 persen (yoy).
- Distribusi investasi swasta: sekitar 88 persen di Bali Selatan dan 12 persen di wilayah lainnya.
- Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Bali: sekitar 21,9 persen.
Infrastruktur, fiskal, dan sampah
Forum Balinomics menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Chief Economist PermataBank Josua Pardede, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Aradhita Priyanti, Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dan akademisi I Made Damriyasa. Mereka membahas keterkaitan kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah dengan agenda transformasi ekonomi Bali.
Josua Pardede menyoroti pentingnya mempercepat realisasi APBD dan Dana Alokasi Khusus fisik di luar Bali Selatan, khususnya Buleleng dan Karangasem, untuk memunculkan pusat pertumbuhan baru. Ia juga menekankan perlunya memperkuat konektivitas udara dan penyeberangan, serta meningkatkan kemitraan pasokan antara hotel dan restoran dengan kelompok tani lokal agar dampak ekonomi pariwisata menjangkau sektor produksi.
Aradhita Priyanti memaparkan skema pembiayaan daerah yang disediakan PT SMI untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit umum daerah dan kawasan wisata. Dalam paparannya, ia menyinggung prinsip kehati-hatian fiskal daerah melalui pengaturan batas akumulasi pinjaman dan rasio kemampuan membayar utang, agar ekspansi infrastruktur tetap terjaga secara berkelanjutan.
Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menilai persoalan Bali berkaitan dengan konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu, bukan semata jumlah wisatawan. Ia mengingatkan bahwa sektor hotel dan restoran memberi kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara kolektif sejak dari sumber di kawasan wisata. Dalam forum, penguatan pengelolaan sampah disebut sebagai bagian dari prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber
Berita berikutnya
Inflasi Bali Agustus 2026 Naik 0,61 Persen, Pangan dan Logistik Jadi Tekanan
Inflasi Bali pada Agustus 2026 berbalik arah dari deflasi Juli dan mencapai 3,45 persen secara tahunan, sedikit di atas inflasi nasional.
Baca juga


