Inflasi Bali Agustus 2026 Naik 0,61 Persen, Pangan dan Logistik Jadi Tekanan
Inflasi Bali pada Agustus 2026 berbalik arah dari deflasi Juli dan mencapai 3,45 persen secara tahunan, sedikit di atas inflasi nasional.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· 5 menit baca
Denpasar — Inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,61 persen secara bulanan dan 3,45 persen secara tahunan, berbalik dari deflasi 0,51 persen pada Juli 2026 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip sejumlah media.
Level tahunan tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen, meskipun sudah mendekati batas atas sehingga pengendalian harga perlu diperkuat menjelang akhir tahun.
Menurut pemberitaan Gatra Bali dan beberapa media ekonomi, inflasi nasional pada Agustus 2026 berada di sekitar 3,19 persen, sehingga laju inflasi Bali sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
Profil inflasi Agustus 2026
Data inflasi Bali Agustus 2026 yang disampaikan BPS dan dirujuk berbagai media menunjukkan beberapa indikator utama.
- Inflasi Bali bulanan (month to month): 0,61 persen.
- Inflasi Bali tahunan (year on year): 3,45 persen.
- Inflasi tahun kalender (year to date) Bali hingga Agustus 2026: sekitar 2,16 persen.
- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau: naik 1,14 persen secara bulanan dan menjadi penyumbang utama inflasi.
- Daging ayam ras: naik 8,34 persen dengan andil sekitar 0,21 poin persentase terhadap inflasi bulanan.
- Tarif angkutan udara: naik sekitar 10,09 persen secara bulanan dan memberi andil kecil terhadap inflasi.
BPS Provinsi Bali dan media lokal mencatat bahwa inflasi 3,45 persen pada Agustus 2026 merupakan salah satu capaian tertinggi Bali dalam beberapa tahun terakhir, meski masih dinilai terkendali.
Pangan dan pariwisata sebagai pendorong harga
Kenaikan harga pangan menjadi sumber tekanan utama inflasi Bali pada Agustus 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebut menyumbang sekitar 0,35 poin persentase terhadap inflasi bulanan Bali dan sekitar 1,16 poin persentase secara tahunan, dengan komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, buncis, kacang panjang, dan ikan menjadi pendorong utama.
Dalam penjelasan Bank Indonesia Provinsi Bali yang dikutip sejumlah media, kebutuhan daging ayam ras meningkat seiring padatnya kegiatan masyarakat, termasuk upacara adat, pernikahan, dan kremasi, serta berakhirnya masa libur sekolah yang mendorong aktivitas konsumsi.
Pariwisata turut memengaruhi harga melalui peningkatan mobilitas wisatawan.
Memasuki periode ramai kunjungan, permintaan tiket pesawat dan jasa transportasi udara naik, sehingga tarif angkutan udara menjadi salah satu komponen yang mendorong inflasi Agustus meskipun kontribusinya relatif kecil.
Selain komoditas pangan, beberapa media lokal mencatat bahwa biaya pendidikan, khususnya sekolah dasar, juga memberi tambahan tekanan inflasi pada periode ini.
Tekanan tersebut sebagian tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan beberapa barang konsumsi lain.
Perbedaan tekanan antarwilayah
Inflasi tidak merata di seluruh wilayah penghitungan indeks harga konsumen (IHK) Bali.
Menurut data BPS Kabupaten Buleleng yang dikutip RRI, Singaraja sebagai representasi Buleleng mencatat inflasi bulanan tertinggi di Bali pada Agustus 2026, yaitu sekitar 1,12 persen, dengan inflasi tahunan 3,61 persen.
Kota Denpasar mengalami inflasi tahunan 3,64 persen dan berada di posisi tertinggi di Bali, sementara beberapa media mencatat inflasi bulanan Denpasar di kisaran 0,65 persen.
Kabupaten Tabanan mencatat inflasi tahunan sekitar 3,59 persen, sedangkan Kabupaten Badung memiliki inflasi tahunan terendah di Bali, yakni sekitar 2,86 persen.
Dengan capaian tahunan tersebut, Denpasar, Singaraja (Buleleng), dan Tabanan telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional, sehingga pengendalian harga di tiga wilayah ini menjadi perhatian utama.
Pengamat ekonomi dan pariwisata Trisno Nugroho menilai kebijakan pengendalian tidak dapat dilakukan secara terpisah karena arus barang dan pembentukan harga antarwilayah saling terkait, terutama untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
Dampak gangguan logistik Ketapang–Gilimanuk
Sejumlah laporan media di Jawa Timur dan Bali menyebutkan adanya kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang dan lintasan Ketapang–Gilimanuk pada pertengahan September 2026.
Antrean kendaraan, termasuk truk angkutan barang, dilaporkan memanjang hingga belasan kilometer dan berlangsung berjam-jam.
Kondisi tersebut membuat biaya distribusi barang ke Bali naik dan berisiko menimbulkan kerusakan komoditas segar, sehingga dapat mengganggu pasokan dan menambah tekanan harga di Bali bila berlangsung berkepanjangan.
Operator penyeberangan dan pemerintah daerah menambah armada kapal serta mempercepat bongkar muat untuk mengurangi antrean, tetapi pengamat menilai bottleneck infrastruktur dermaga tetap perlu diatasi agar distribusi logistik ke Bali lebih terjamin.
Strategi pengendalian inflasi 4K
Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota menjalankan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada empat aspek, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
Menurut pernyataan resmi Bank Indonesia yang dikutip beberapa media lokal, implementasi strategi 4K dilakukan melalui rapat koordinasi TPIP-TPID, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan komunikasi kepada masyarakat.
Pengamat ekonomi Trisno Nugroho mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah memprioritaskan pemantauan dan pengamanan pasokan komoditas daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, buncis, kacang panjang, ikan teri, beras, telur, bawang merah, bawang putih, gula, dan ikan segar.
Risiko inflasi ke depan mencakup permintaan yang tetap tinggi selama periode kunjungan wisatawan mancanegara, potensi gangguan produksi akibat kemarau dan fenomena iklim, serta tingginya biaya angkutan barang.
Tarif penerbangan juga perlu dicermati karena perubahan harga avtur dan kebijakan batas maksimum fuel surcharge dapat memengaruhi biaya perjalanan, meskipun tidak seluruhnya langsung diteruskan ke harga tiket.
Pengamat menilai pemantauan sebaiknya mencakup harga, stok, produksi, cuaca, arus kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk, dan tarif transportasi udara, serta membuka ruang intervensi sebelum rilis inflasi berikutnya bila terjadi kenaikan harga yang bertahan dan persediaan mulai menipis.
Sumber
Berita berikutnya
Kredit UMKM Bank BPD Bali Tumbuh 14,52 Persen hingga Agustus 2026
Kredit UMKM Bank BPD Bali tumbuh 14,52 persen secara tahunan hingga Agustus 2026, dengan nilai penyaluran sekitar Rp14,15 triliun. Ekspansi kredit pro…