Wamenpar Tegaskan Komitmen Wisata Bahari Berkelanjutan di Bali Ocean Days

Bali — — Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pengembangan pariwisata bahari Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, Badung, Jumat, 30 Januari 2026.

Menurut keterangan resmi dan pemberitaan sejumlah media, Bali Ocean Days 2026 digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, dengan menghadirkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan mitra internasional untuk membahas solusi regeneratif bagi laut Indonesia.

Ni Luh Puspa menyatakan pariwisata Indonesia tidak lagi berfokus pada jumlah kunjungan, tetapi pada kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 destinasi prioritas dan 3 destinasi regeneratif.

Kerangka kebijakan dan sertifikasi berkelanjutan

Dalam paparannya, Ni Luh menekankan bahwa prinsip pariwisata berkelanjutan telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Peraturan menteri tersebut disebut mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council dan prinsip pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai rujukan dalam menetapkan kriteria dan indikator destinasi berkelanjutan.

Ni Luh Puspa menyebut salah satu instrumen implementasi kebijakan adalah SERTIDEWI, atau Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Melalui skema ini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah memperoleh sertifikasi berkelanjutan pada periode hingga 2025.

Program SERTIDEWI dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama mitra, dengan penilaian berbasis indikator dalam Permenpar Nomor 9 Tahun 2021 untuk memastikan mutu dan kualitas pengelolaan desa wisata dan destinasi.

Ekonomi biru dan skala pariwisata bahari

Wakil Menteri Pariwisata menggarisbawahi pengembangan pariwisata bahari sebagai bagian dari strategi ekonomi biru Indonesia.

Menurut data Kementerian Pariwisata yang disampaikan dalam forum, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Lebih dari 2.000 dari sekitar 12.000 desa pesisir telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari.

Ni Luh menyebut angka tersebut menunjukkan besarnya potensi wisata bahari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari.

Sampah laut, keselamatan wisata, dan langkah tindak lanjut

Dalam Bali Ocean Days 2026, Ni Luh Puspa menyoroti persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata sebagai tantangan utama pengelolaan pariwisata bahari.

Menurutnya, isu sampah laut tidak dapat diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah melalui pendekatan dari hulu ke hilir.

Ni Luh merujuk inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup yang sejak 2025 menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, edukasi masyarakat, dan dukungan terhadap produk daur ulang. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko dengan mengintegrasikan regulasi, standar operasional, dan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Pemerintah juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.

Ni Luh Puspa menyebut peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai sarana informasi lokasi penyelaman sekaligus kampanye praktik penyelaman yang mendukung konservasi laut.

Dalam konteks pengelolaan sampah, Ni Luh juga menginformasikan rencana peletakan batu pertama fasilitas pengolahan sampah menjadi energi oleh perusahaan Danantara di tiga daerah pada 2026, dengan Bali sebagai salah satu lokasi. Rencana ini dikaitkan sebagai bagian dari transisi menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di destinasi wisata.

Pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata

Selain aspek lingkungan, Ni Luh menekankan penguatan sumber daya manusia sektor pariwisata melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan sebagai kunci menjaga profesionalisme, keselamatan, dan kepercayaan wisatawan.

Menurutnya, standardisasi kompetensi dan pendampingan berkelanjutan kepada desa wisata menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa manfaat pariwisata bahari berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat lokal dan mendukung keterlibatan warga dalam menjaga kualitas destinasi.

Menutup sambutannya di Bali Ocean Days 2026, Ni Luh Puspa mengapresiasi forum tersebut sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk membentuk pariwisata bahari yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, dengan fokus pada keselamatan wisatawan, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sumber

• Warta Ekonomi
• Atnews
• Berita Prioritas
• Portal Data Pemerintah Indonesia
• Industry.co.id
• RRI
• Travel And Tour World