PAD Klungkung Tembus Rp340,23 Miliar hingga Pertengahan September

Semarapura — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung mencapai sekitar Rp340,23 miliar hingga pertengahan September 2026. Menurut laporan NusaBali, realisasi itu setara kurang lebih 56 persen dari target PAD tahun anggaran 2026 yang dipatok Rp607,45 miliar.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp267 miliar dari target tahunan yang harus dikejar pemerintah daerah hingga akhir tahun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Nyoman Susanta menyatakan optimistis target bisa tercapai dengan mengandalkan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Data pemerintah menunjukkan tren kenaikan PAD sejak awal tahun. Katadata melalui Databoks mencatat, hingga akhir Juli 2026, realisasi PAD Klungkung sudah mencapai Rp254,80 miliar atau 41,95 persen dari anggaran PAD 2026. Artinya, dalam sekitar satu setengah bulan berikutnya, penerimaan PAD bertambah sekitar Rp85 miliar.

Kontribusi PBJT dan retribusi

Menurut Susanta, PAD Klungkung ditopang beberapa komponen utama. Ia menyebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD pada tahun ini. Selain itu, PBJT untuk makanan dan minuman, serta tenaga listrik, juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Sumber lain berasal dari retribusi daerah. Susanta menjelaskan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi pelayanan penyeberangan menjadi bagian penting dalam struktur PAD 2026. Pemerintah daerah mengandalkan komponen-komponen tersebut untuk menjaga tren kenaikan PAD hingga akhir tahun.

BPKPD Klungkung juga menargetkan retribusi jasa umum sebagai salah satu penopang PAD. Menurut pemaparan Susanta yang dikutip NusaBali, target retribusi jasa umum tahun ini sekitar Rp207,16 miliar dengan realisasi di pertengahan September mendekati Rp141 miliar atau sekitar dua pertiga dari target komponen tersebut.

Peran Nusa Penida dalam penerimaan retribusi

Susanta menilai aktivitas wisatawan di Nusa Penida menjadi salah satu sumber potensial bagi penerimaan retribusi daerah. Wisatawan yang memasuki kawasan tersebut dikenai retribusi, termasuk saat berkunjung ke berbagai daya tarik wisata.

Potensi itu diperkuat kebijakan retribusi pariwisata yang mulai berlaku efektif 1 September 2026 di kawasan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pemerintah kabupaten menetapkan pungutan retribusi bagi wisatawan mancanegara sebesar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak, baik di pintu masuk kawasan maupun di tiap daya tarik wisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026.

Melalui skema One Gate One Destination (OGOD), seluruh pembayaran retribusi dilakukan secara nontunai dan terhubung langsung ke kas daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan 55 persen pendapatan retribusi untuk belanja pelayanan publik dan sosial, termasuk jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu dan penanganan kebencanaan.

Susanta sebelumnya menyebut retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagai salah satu komponen yang diharapkan menjadi penopang utama PAD. Di sisi lain, ia mengakui bahwa kontribusi pajak dari wisatawan yang bermalam di Nusa Penida masih terbatas karena jumlah wisatawan yang menginap belum setinggi kunjungan harian.

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui BPKPD berharap penerimaan dari sektor pajak dan retribusi terus meningkat sampai akhir tahun. Optimalisasi retribusi pariwisata di Nusa Penida dan penguatan pengawasan pemungutan PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem, menjadi dasar keyakinan bahwa target PAD 2026 dapat dicapai.

Sumber

• NusaBali
• Databoks Katadata
• PPID Kabupaten Klungkung
• Detik Bali
• Bali Post