Mengapa Kemarau Bali Menaikkan Risiko Karhutla di Buleleng
BPBD Bali mencatat 44 karhutla dengan luas terdampak 196,68 hektare hingga 9 September 2026. Buleleng menjadi wilayah dengan dampak terbesar, mencapai 159,07 hektare.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· Peristiwa: · 2 menit baca
Buleleng — BPBD Provinsi Bali mencatat 44 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak 196,68 hektare sepanjang 1 Januari hingga 9 September 2026. Kabupaten Buleleng mencatat area terdampak terbesar, yaitu 159,07 hektare.
Data tersebut menunjukkan bahwa kemarau tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya pasokan air. Musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering, dengan suhu udara relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah Bali. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan, lahan, dan permukiman.
Mengapa data karhutla Buleleng penting bagi pembaca Bali?
Buleleng menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar dalam catatan BPBD Bali hingga 9 September 2026. Angka 159,07 hektare mencakup bagian terbesar dari total 196,68 hektare lahan terdampak di Bali. Bagi warga desa, krama, petani, dan pengelola lahan, data ini menjadi penanda bahwa vegetasi kering dan suhu yang lebih tinggi dapat memperbesar dampak ketika kebakaran terjadi.
Laporan Bali Post juga menyebut 44 kejadian karhutla dan luas terdampak 196,68 hektare, serta menempatkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah dengan luas karhutla paling besar, yakni 159,07 hektare. NusaBali melaporkan periode pencatatan yang sama, yaitu 1 Januari sampai 9 September 2026, dan mengaitkan peningkatan ancaman dengan kemarau yang lebih panjang, kering, serta suhu udara yang lebih tinggi.
Informasi BMKG yang dikutip dalam laporan tersebut menjadi konteks data BPBD. Kemarau yang lebih panjang dan kering dapat berjalan bersamaan dengan meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran. Karena itu, pembaca di Buleleng perlu memperlakukan lahan dan kawasan dengan vegetasi kering sebagai area yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi pada hari ini.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
DPRD Bali Dorong Evaluasi Formula UMP dan UMK 2027
Komisi IV DPRD Bali mendorong kajian formula UMP dan UMK Bali 2027 pada 28 September 2026. Kepatuhan perusahaan, transparansi, dan kompetensi tenaga k…
Terbaru di Lingkungan

Berita utama hari ini

Baca juga





