DPRD Gianyar Setujui Pinjaman Daerah Rp838 Miliar ke BPD Bali

Gianyar — — DPRD Kabupaten Gianyar menyetujui rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali senilai Rp838 miliar untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan layanan publik, yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Gianyar Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan itu ditetapkan melalui Keputusan DPRD Gianyar Nomor 100 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pinjaman Daerah Pemkab Gianyar ke BPD Bali. Menurut keterangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, pinjaman daerah tersebut akan dimasukkan pada pos Pembiayaan Daerah, penerimaan pinjaman daerah, dalam APBD Perubahan 2025.

Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana menyatakan persetujuan pinjaman diberikan dalam rapat paripurna dan menjadi salah satu syarat pengajuan pinjaman daerah ke BPD Bali. Dalam rapat itu hadir Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.

Rincian penggunaan pinjaman

Pemerintah Kabupaten Gianyar menjelaskan, pinjaman Rp838 miliar akan digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas di bidang infrastruktur dan layanan kesehatan. Dalam keterangan resmi pemerintah daerah, dana pinjaman direncanakan untuk:

• Perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Gianyar.
• Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) untuk peningkatan fasilitas layanan jantung yang memadai.
• Persiapan pembangunan hutan kota dan kawasan perkantoran.

Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun sebelumnya memaparkan bahwa penerimaan pinjaman daerah Rp838 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan, pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu di RSUD Sanjiwani, pembangunan Gedung DPRD, dan pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar.

Dalam rapat paripurna yang sama, pemerintah daerah dan DPRD Gianyar juga menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan KUA-PPAS 2026 tersebut menjadi dasar pembahasan program dan anggaran tahun 2026.

Konteks fiskal dan regulasi

Rancangan Perubahan APBD Gianyar 2025 digambarkan mengalami defisit anggaran yang ditutup melalui pembiayaan netto, salah satunya bersumber dari penerimaan pinjaman daerah Rp838 miliar. Menurut penjelasan pemerintah daerah, penerimaan pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD 2025 direncanakan sekitar Rp1,1 triliun, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman daerah.

Pemerintah Kabupaten Gianyar menyebut bahwa pengelolaan pinjaman daerah dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tata cara, batasan, dan persyaratan pinjaman daerah.

Melalui persetujuan DPRD dan penganggaran dalam APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan jantung, serta penataan kawasan pemerintahan dan hutan kota sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik di Gianyar.

Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana menyampaikan bahwa dokumen keputusan dan kesepakatan anggaran yang disetujui diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber

• Pemerintah Kabupaten Gianyar
• detikBali
• Kilas Bali