Pendapatan Tabanan 2027 Turun, DPRD Dorong Optimalisasi Aset
Dalam rapat Banggar DPRD Tabanan dan TAPD pada 2 November 2026, pendapatan 2027 direncanakan sekitar Rp2,15 triliun. Angka itu turun Rp30,56 miliar dari APBD induk 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Tabanan — Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan pada 2027 direncanakan sekitar Rp2,15 triliun dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan dan TAPD pada 2 November 2026. Angka itu turun Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD induk 2026, yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Belanja daerah 2027 direncanakan sekitar Rp2,13 triliun. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, selaku Ketua TAPD, menyebut penyesuaian pendapatan dan belanja berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan transfer pemerintah pusat.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mendorong pemerintah daerah memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Arah yang dibahas meliputi optimalisasi aset milik pemerintah daerah, penerimaan pajak dan retribusi, pembenahan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pengelolaan sektor pariwisata.
Penurunan pendapatan memengaruhi ruang fiskal Tabanan
Bagi warga Tabanan, rancangan ini menjadi sinyal bahwa ruang pembiayaan program dan pelayanan publik pada 2027 perlu disusun lebih terukur. Optimalisasi aset daerah dapat menambah penerimaan apabila aset yang belum dimanfaatkan dikelola lebih produktif. Sektor pariwisata juga dinilai masih memiliki potensi, terutama melalui pembenahan administrasi, pengelolaan aset, dan daerah tujuan wisata.
Dalam rapat, anggota Banggar DPRD Tabanan turut mengusulkan penguatan satuan tugas aset, evaluasi capaian PAD, dan pemanfaatan sumber pendanaan lain seperti bantuan keuangan khusus. Pemerintah daerah mengelola 11 jenis pajak dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten.
Badan Keuangan Daerah Tabanan juga telah mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memperkuat pendataan dan pengawasan. Pembahasan pendapatan berikutnya menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum masuk tahap pembahasan selanjutnya.
Perubahan yang perlu diperhatikan warga hari ini adalah belum adanya tarif atau jadwal layanan baru yang disebut dalam laporan. Yang sedang berubah ialah rancangan pendapatan dan belanja daerah; pembahasan anggaran masih berlanjut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pariwisata
Investasi Bali Capai Rp30,80 Triliun hingga Triwulan III 2026
Realisasi investasi Bali mencapai Rp30,80 triliun hingga Triwulan III 2026, setara 64 persen target tahunan. Hotel dan restoran menyumbang Rp12,49 tri…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga


