Anggaran BPBD Bali Rp24,8 Miliar di APBD 2026 Turun dari Tahun Lalu

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali memastikan pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali tahun 2026 sekitar Rp24,8 miliar dan belum mengalami perubahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 bersama DPRD Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menilai anggaran tersebut masih mencukupi untuk menghadapi musim hujan akhir 2026, didukung Belanja Tidak Terduga yang realisasinya baru sekitar 50 persen.

Menurut Koster, belanja tidak terduga untuk penanganan bencana di APBD 2026 masih tersedia dan dapat dimanfaatkan ketika muncul kebutuhan darurat di lapangan. Ia menyebut pagu anggaran kebencanaan yang ada belum perlu dinaikkan karena penyerapan baru sekitar separuh dari alokasi.

Sejumlah media lokal memberitakan, BPBD Provinsi Bali mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp24,8 miliar pada 2026, turun dari Rp33,7 miliar pada 2025. Penurunan sekitar Rp8,9 miliar ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga BPBD mengandalkan pagu yang ada untuk penanganan bencana selama 2026.

Rincian alokasi anggaran BPBD 2026

Berdasarkan pemaparan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, total anggaran BPBD Bali tahun 2026 tercatat sebesar Rp24.835.406.250 atau sekitar Rp24,8 miliar. Angka dan rincian pagu ini muncul konsisten di beberapa pemberitaan.

• Total anggaran BPBD Bali 2026: Rp24.835.406.250 (sekitar Rp24,8 miliar).
• Anggaran prioritas: Rp6.480.967.384 (sekitar Rp6,4 miliar).
• Anggaran penunjang: Rp18.354.438.866 (sekitar Rp18,3 miliar).

Sejumlah laporan menyebut penurunan anggaran ini berdampak pada penyesuaian rencana kegiatan, misalnya pengadaan sirene tsunami yang semula direncanakan 12 unit menjadi 2 unit. BPBD Bali disebut mengoptimalkan dukungan lembaga lain dan inovasi teknologi, termasuk sistem peringatan dini banjir.

Belanja tidak terduga dan kesiapan musim hujan

Dalam beberapa kesempatan menjelang dan saat awal musim hujan, Koster menegaskan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Bali masih memadai untuk membiayai kebutuhan tanggap darurat dan penanganan dampak bencana. Ia menyatakan setiap kebutuhan terkait penanganan bencana akan direalisasikan sesuai perkembangan di lapangan.

Media lokal mengutip Koster bahwa serapan pagu anggaran kebencanaan baru sekitar 50 persen, sehingga ruang fiskal untuk penanganan bencana dinilai masih cukup. Sisa alokasi BTT yang masih besar disebut menjadi salah satu penopang pembiayaan skenario penanganan bencana sepanjang masa peralihan hingga puncak musim hujan.

Peringatan dini dan sirene banjir Tukad Badung

Di sisi mitigasi, BPBD Provinsi Bali melaksanakan penguatan sistem peringatan dini banjir di kawasan Tukad Badung yang melintasi pusat Kota Denpasar. Laman resmi BPBD Bali menginformasikan pemasangan enam unit sirene Sistem Peringatan Dini Banjir di sepanjang aliran Tukad Badung, dari kawasan Kampung Jawa hingga Pekambingan, untuk memberi peringatan awal kepada warga, pedagang, dan pengunjung di sekitar Pasar Badung dan Pasar Kumbasari.

BPBD Bali juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bunyi sirene, tingkat peringatan, serta respons yang perlu dilakukan pada setiap level. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali menegaskan sirene banjir dimaksudkan memberi waktu bagi warga untuk bersiap dan bertindak sesuai arahan yang berlaku ketika potensi banjir terdeteksi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bali Gede Teja Bhusana dalam wawancara dengan media menjelaskan bahwa dukungan berbagai lembaga, termasuk perusahaan listrik, membantu realisasi sistem peringatan dini banjir yang dikembangkan BPBD Bali. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana di tengah keterbatasan anggaran.

Sumber

• IDN Times Bali
• NusaBali
• Metro TV News
• Tribun Bali
• Bali Post
• BPBD Provinsi Bali
• JPNN Bali