448.734 UMKM Bali Terdata, 310.526 Sudah Ber-NIB

Denpasar — Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Bali mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdata di Bali mencapai 448.734 unit, dengan 310.526 UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 7.198 UMKM mengantongi sertifikat halal.

Data tersebut disampaikan melalui keterangan yang dimuat dalam galeri foto bertajuk "Jumlah UMKM di Bali" yang dipublikasikan Media Indonesia pada 30 Agustus 2026. Keterangan itu menyebut angka berasal dari pencatatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Gambaran data UMKM Bali

Media Indonesia merangkum bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali "mencatat saat ini jumlah UMKM di Pulau Dewata yang terdata mencapai 448.734 usaha". Dari jumlah tersebut, disebutkan sebanyak 310.526 UMKM sudah memiliki NIB dan 7.198 UMKM sudah mengantongi sertifikat halal.

Besaran angka 448.734 unit menunjukkan skala pelaku UMKM yang telah tercatat oleh pemerintah provinsi. Data tersebut mencakup keseluruhan UMKM, namun keterangan yang dikutip tidak merinci pembagian antara usaha mikro, kecil, dan menengah.

Informasi mengenai keberadaan dan keragaan UMKM Bali juga tercantum dalam laman resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang menyediakan Data Keragaan UMKM sebagai gambaran kondisi dan perkembangan UMKM di setiap kabupaten/kota, termasuk sektor dan klasifikasi usaha. Laman itu menyebut periode data keragaan UMKM yang dikelola berada pada rentang 2023–2026.

Kepemilikan NIB dan sertifikat halal

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik (OSS) sebagai dasar legalitas usaha. Dalam keterangan Media Indonesia, dari total 448.734 UMKM di Bali, sebanyak 310.526 unit tercatat telah memiliki NIB.

Sementara itu, 7.198 UMKM disebut sudah memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi salah satu penanda kepatuhan usaha terhadap ketentuan jaminan produk halal, yang relevan terutama bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Di tingkat nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama lembaga terkait mendorong percepatan sertifikasi halal seiring berakhirnya tahap pertama kewajiban sertifikat halal pada Oktober 2024.

Posisi data dalam pembacaan ekonomi lokal

Data jumlah UMKM, kepemilikan NIB, dan sertifikat halal menjadi dasar untuk membaca skala usaha lokal sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah daerah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, melalui dokumen perencanaan dan data keragaan UMKM, menempatkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah dengan fokus pada transformasi usaha informal menjadi formal melalui legalitas usaha seperti NIB.

Dalam wawancara terpisah, pejabat Dinas Koperasi dan UKM Bali pada 2025 menyebut total sekitar 448 ribu UMKM di Bali, dengan sebagian besar masih bersifat informal sehingga fasilitasi penerbitan NIB menjadi langkah penting menuju formalitas. Pernyataan ini memperkuat gambaran bahwa angka ratusan ribu UMKM berada dalam kisaran yang sama dengan data yang dikutip pada 2026.

Data agregat provinsi ini belum menunjukkan distribusi rinci per kabupaten/kota dalam publikasi Media Indonesia, maupun pembagian menurut skala usaha. Informasi rinci tersebut tercatat sebagai bagian dari Data Keragaan UMKM yang disediakan Dinas Koperasi dan UKM Bali untuk diakses sesuai ketentuan informasi publik.

Sumber

• Media Indonesia - Jumlah UMKM di Bali
• Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali - Data Keragaan UMKM
• NusaBali - BBPOM Denpasar Bimtek Izin Edar dan Produk Halal Pelaku UMKM
• RRI Denpasar - DiskopUKM Bali Dorong UMKM Akses KUR dan Legalitas
• BKPM/Satu Data Indonesia - Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha NIB Tahun 2025