Sopir Blokade Pelabuhan Gilimanuk karena Dugaan Pengawalan Liar

Jembrana — Puluhan sopir truk logistik memblokade akses masuk dan keluar Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Minggu, 6 September 2026, setelah mengantre lebih dari 12 jam untuk naik kapal. Mereka memprotes kebijakan tiba bongkar berangkat serta dugaan praktik jasa pengawalan yang disebut memungkinkan kendaraan menyalip antrean.

Aksi itu berlangsung di kawasan dermaga Landing Craft Machine sekitar pukul 15.00 Wita. Menurut laporan detikBali dan RRI, para sopir menilai penanganan antrean oleh petugas belum tertib dan meminta kendaraan logistik diarahkan langsung ke dermaga tanpa dipindah ke parkir manuver saat situasi padat.

Dalam laporan yang sama, perwakilan sopir bernama Nengah menyebut ada kendaraan yang diduga memakai jasa kawalan untuk masuk kapal lebih dulu. Namun, kedua laporan itu tidak memuat identitas pihak yang diduga menawarkan jasa tersebut maupun besaran tarif yang dipungut.

Kesepakatan di pelabuhan

Blokade mereda setelah mediasi antara perwakilan sopir dan instansi terkait. Sekitar pukul 17.00 Wita, para pihak sepakat menata ulang pelayanan penyeberangan di Gilimanuk.

Kesepakatan itu, menurut detikBali dan RRI, menegaskan kendaraan harus masuk kapal sesuai urutan antrean dan tidak ada lagi pengawalan menuju kapal. Untuk angkutan logistik, kapal di dermaga LCM diprioritaskan memuat kendaraan logistik, sedangkan kendaraan penumpang diarahkan ke dermaga Movable Bridge.

Kesepakatan juga menyebut disiplin waktu bongkar muat atau port time selama 30 menit. Jika antrean padat terjadi di Gilimanuk dan Ketapang, penerapan TBB dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Dalam laporan RRI, dua kapal bantuan, KMP Jatra I dan KMP Portlink 0, ikut dikerahkan untuk membantu mengurai kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Keduanya diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu, 5 September 2026, dan dijadwalkan tiba pada Selasa, 8 September 2026.

RRI juga melaporkan bahwa KMP Jatra I disiapkan untuk memperkuat lintasan Ketapang-Gilimanuk, sedangkan KMP Portlink 0 akan melayani lintasan Tanjung Wangi-Gili Mas. Pengaturan itu menjadi bagian dari upaya menambah kapasitas layanan penyeberangan di Selat Bali.

Keluhan yang masih muncul

Di lapangan, keluhan sopir berpusat pada lamanya waktu tunggu dan dugaan adanya ruang bagi kendaraan tertentu untuk mendapat prioritas. Mereka meminta aturan antrean diterapkan seragam agar kendaraan yang sudah menunggu tidak kembali tersisih.

Namun, laporan yang ditemukan belum memuat keterangan resmi mengenai siapa yang menjalankan jasa pengawalan itu atau apakah ada pemeriksaan hukum atas dugaan pungutan tersebut. Yang dapat dipastikan, para sopir memprotes antrean panjang, menolak praktik pengawalan liar, dan memperoleh kesepakatan baru mengenai penertiban arus kendaraan di pelabuhan.

Peristiwa ini terjadi di tengah gangguan layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang sebelumnya juga dipengaruhi pekerjaan perbaikan dermaga. Pada hari yang sama, antrean kendaraan disebut masih mengular dan otoritas pelabuhan berupaya menormalkan arus keluar-masuk pelabuhan melalui penyesuaian operasi kapal.

Sumber

• detikBali
• RRI