Sensus Ekonomi 2026 di Bali, Klungkung Lampaui 100 Persen Karena Usaha Baru

Denpasar — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali berjalan di atas rata-rata nasional, sementara Kabupaten Klungkung menjadi salah satu wilayah dengan capaian tinggi karena banyak usaha baru yang terdata, termasuk usaha berbasis daring.

Menurut Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, hingga 11 Juli 2026 progres pendataan di Bali mencapai sekitar 43,35 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 42,75 persen. Buleleng menjadi kabupaten dengan capaian tertinggi, hampir 55 persen, sedangkan Kota Denpasar masih terendah dengan sekitar 31 persen.

Dalam keterangan terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali menargetkan pengumpulan data selesai 100 persen pada 31 Agustus 2026. Ia mengapresiasi kerja ribuan petugas sensus dan menargetkan capaian minimal 60 persen pada akhir Juli untuk menjaga mutu data ekonomi daerah.

Temuan usaha baru di Klungkung

Kepala BPS Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Dirga Kardita menjelaskan progres pendataan di wilayahnya mendekati batas akhir sensus telah mencapai 110,09 persen. Menurut dia, capaian di atas 100 persen terjadi karena banyak usaha baru yang sebelumnya tidak tercatat dan baru ditemukan dalam Sensus Ekonomi 2026.

Dirga menyebut capaian tersebut mencakup empat kecamatan di Klungkung. Ia belum merinci jumlah usaha baru maupun jumlah pengusaha yang sudah didata, dan menyatakan data rinci baru dapat disampaikan setelah keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 rampung.

Sebelum pendataan lapangan dimulai, BPS Klungkung juga mempersiapkan pencacahan terhadap pengusaha online yang diperkirakan mencapai 30 sampai 40 persen dari total pengusaha di kabupaten itu. Petugas diminta bekerja ekstra untuk mendeteksi usaha yang beroperasi di platform daring, selain usaha konvensional.

Cakupan usaha dan metode pendataan

Berdasarkan pemutakhiran awal BPS, Bali memiliki sekitar 647.337 unit usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026. Unit usaha tersebut didominasi oleh usaha mikro dan kecil, dengan lebih dari 630 ribu unit, disertai usaha menengah dan besar dalam jumlah lebih kecil.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali berlangsung sejak Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan ribuan petugas diterjunkan untuk menyisir seluruh kabupaten dan kota. Di Denpasar, misalnya, sebanyak 516 petugas sensus mendata aktivitas usaha dari usaha rumahan hingga bisnis berbasis online yang selama ini belum terdata.

Menurut BPS, sensus ini dirancang untuk memotret seluruh populasi usaha, jenis kegiatan ekonomi, dan gambaran input serta output ekonomi, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang lebih akurat. Gubernur Bali mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas dan memberikan informasi yang diperlukan.

Tantangan dan partisipasi masyarakat

BPS menilai partisipasi pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil, penting untuk menghasilkan peta struktur ekonomi yang lengkap. Di sejumlah daerah, petugas menghadapi tantangan seperti kekhawatiran masyarakat atas kerahasiaan data dan kesibukan pemilik usaha.

Untuk mengatasi hambatan di lapangan, BPS di tingkat kabupaten dan kota menggandeng perangkat desa dan lingkungan agar pendataan dapat dijadwalkan ulang dan seluruh bangunan usaha terjangkau. Pendekatan ini diharapkan menjaga kepercayaan responden sekaligus memastikan usaha baru, termasuk yang berbasis daring, tidak luput dari pendataan.

Sumber

• detikBali
• ntvnews.id
• rmol.id
• Pemerintah Provinsi Bali
• CNN Indonesia
• NusaBali