Mahayastra Paparkan Rp288,13 Miliar untuk Jalan dan Irigasi

Gianyar — Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Rabu, 9 September 2026.

Dalam rapat tersebut, ia memaparkan kebijakan kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah mengalokasikan Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp10,773 miliar lebih khusus untuk irigasi pertanian.

Penanganan peserta PBI JK

Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Mahayastra menjelaskan langkah pemerintah daerah setelah penonaktifan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh pemerintah pusat akibat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut penjelasan bupati, kepesertaan PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 telah diverifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan. Sementara penonaktifan per Agustus 2026 dialihkan secara bertahap ke segmen Peserta Bukan Penerima Upah/BP Pemerintah Daerah yang ditanggung APBD.

Pemkab Gianyar berkoordinasi dengan 13 puskesmas dan dua rumah sakit daerah untuk memastikan warga dengan kepesertaan PBI JK nonaktif tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas pemerintah. Program Bantuan Kesehatan dijalankan secara selektif dan akuntabel untuk menanggung pembiayaan di luar cakupan Jaminan Kesehatan Nasional.

Beasiswa, pendapatan, dan infrastruktur

Menanggapi sorotan fraksi mengenai pendidikan, Mahayastra menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap program beasiswa, termasuk program satu keluarga satu sarjana, tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan APBD. Penjelasan rinci mengenai mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi penerima Beasiswa Gianyar tidak diuraikan dalam laporan rapat yang dimuat media.

Mengenai penerimaan daerah, Mahayastra menjelaskan bahwa perubahan pos penerimaan retribusi dalam Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata menunjukkan penurunan. Pada APBD Induk 2026, sejumlah penerimaan ditempatkan pada pos Retribusi Daerah, sedangkan dalam APBD Perubahan dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan Permendagri tentang pedoman pengelolaan APBD.

Menjawab pandangan Fraksi Gerindra terkait infrastruktur, Mahayastra memaparkan progres pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Gianyar. Penataan lahan GOR telah mencapai 39,588 persen, pembangunan sarana penunjang 20,753 persen, dan struktur Gedung Utama GOR Gianyar 28,379 persen.

Pemerintah daerah memastikan pembangunan GOR dan Pusat Pemerintahan Gianyar dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian penyelesaian.

Prioritas belanja dan sektor strategis

Dalam jawaban atas pandangan Fraksi Demokrat Bersatu dan fraksi-fraksi lain, pemerintah kabupaten menegaskan bahwa anggaran diarahkan untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di bidang ekonomi, dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor pertanian dinyatakan melalui bantuan modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses pasar. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, revitalisasi bangunan sekolah, dan beasiswa bagi peserta didik pada berbagai jenjang.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan dasar di puskesmas dan memperluas program kesehatan preventif melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus. Untuk infrastruktur, pembangunan diarahkan lebih merata hingga wilayah perdesaan dan daerah terpencil dengan memperhatikan kualitas, keberlanjutan, serta prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

Pemerintah kabupaten juga menyatakan akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah. Sektor lain yang menjadi prioritas mencakup perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya dan lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, serta percepatan reformasi birokrasi.

Konteks pembahasan Perubahan APBD 2026

Rapat paripurna 9 September 2026 merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, setelah sebelumnya fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang menyoroti isu kesehatan, kepesertaan PBI JK, beasiswa, pendapatan daerah, dan proyek infrastruktur strategis.

Pada tahap berikutnya, pemerintah daerah dan DPRD Gianyar menyepakati Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah setelah melalui pembahasan secara maraton dan pengambilan keputusan bersama.

Sumber

• BALIPOST.com - Rapat Paripurna, Bupati Mahayastra Tanggapi Sejumlah Sorotan Fraksi di DPRD Gianyar
• RRI Denpasar - Bupati Gianyar Jawab Pandangan Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2026
• NusaBali - PU Fraksi-fraksi DPRD Gianyar Soroti Kesehatan, Beasiswa hingga Proyek Strategis
• Balipuspanews - Pemkab dan DPRD Gianyar Sepakat Sahkan Dua Raperda Menjadi Perda