Koster Dorong Percepatan Sensus Ekonomi 2026 di Bali

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong percepatan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten/kota, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat progres Bali sebesar 43,35 persen per 11 Juli 2026 dan menargetkan tembus minimal 60 persen pada akhir bulan yang sama.

Menurut laporan BPS yang dipaparkan dalam kegiatan penguatan komitmen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, capaian Bali saat itu sedikit di atas rata-rata nasional 42,75 persen. Gubernur Koster menyatakan akan memantau langsung dasbor pemantauan sensus dan meminta daerah menjaga kecepatan pendataan karena sensus ekonomi hanya dilakukan satu kali dalam satu dekade.

Target 60 Persen Akhir Juli Tercapai

Pada rapat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang juga membahas perkembangan Sensus Ekonomi 2026, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan melaporkan bahwa hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA progres pendataan di Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran. Capaian itu menempatkan Bali di peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Koster kembali meminta pemerintah kabupaten/kota mendukung percepatan pendataan agar target Sensus Ekonomi 2026 tercapai sesuai jadwal. Sebelumnya, dalam forum komitmen bersama, ia menargetkan Bali minimal mencapai 60 persen pada akhir Juli sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Peran Sarbagita dalam Pendataan Ekonomi

Bali mengandalkan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret struktur kegiatan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang terpusat di kawasan Sarbagita: Denpasar, Badung, dan Gianyar. Dalam paparan BPS pusat, Bali disebut menonjol dengan capaian sekitar 43 persen pada pertengahan Juli, sementara Buleleng menjadi daerah dengan progres tertinggi dan Denpasar masih terendah di provinsi itu.

Menurut Amelia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI, pelaksanaan sensus di Bali melibatkan sekitar 3.300 petugas dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Pendataan dilakukan dengan menyasar usaha dan rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, termasuk usaha mikro kecil yang mendominasi struktur ekonomi Bali.

Pemerintah provinsi berharap hasil sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi dan pariwisata, termasuk pengelolaan pajak daerah dan perencanaan infrastruktur pendukung sektor usaha. Koster mengingatkan kepala daerah agar tidak merumuskan kebijakan tanpa rujukan data sensus ekonomi yang komprehensif.

Rincian Pelaksanaan Sensus di Bali

BPS Provinsi Bali mengerahkan 3.774 petugas sebagai ujung tombak pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten/kota. Mereka melakukan pendataan secara door to door selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan sasaran sekitar 1,71 juta usaha dan keluarga.

Kepala BPS Bali menjelaskan bahwa petugas telah mengikuti pelatihan berjenjang, sementara pengawasan lapangan dan pemantauan sistem dilakukan untuk menjaga kualitas data. Di tingkat kota, BPS Denpasar mengerahkan 516 petugas untuk mendata seluruh aktivitas usaha, termasuk usaha rumahan dan bisnis berbasis daring yang sebelumnya belum terdata.

BPS daerah melaporkan sejumlah kendala lapangan, seperti medan sulit dan penolakan sebagian warga, tetapi progres di kabupaten tertentu seperti Karangasem justru menjadi yang tertinggi keempat di Bali, dengan capaian 68,91 persen pada akhir Juli. BPS memperkirakan hasil sensus baru dapat dipublikasikan secara lengkap pada akhir tahun setelah proses pengolahan data selesai.

Sumber

• RMOL.id
• Inilahdata.com
• BRIDA Kabupaten Buleleng / BPS Provinsi Bali
• JBM.co.id
• Pemerintah Provinsi Bali
• Warta Bali Online
• NusaBali
• Bali Post