Jembrana Raih Skor 98,2 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Jembrana — Pemerintah Kabupaten Jembrana meraih skor 98,2 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dan menempati peringkat kedua di Bali, di bawah Kota Denpasar yang meraih nilai 100.

Penghargaan IRH 2026 untuk Jembrana diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, dalam sebuah acara yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Menurut pemberitaan detikBali, nilai 98,2 menjadikan Jembrana sebagai salah satu daerah dengan capaian tinggi dalam reformasi regulasi hukum di tingkat provinsi. Laporan Bali Post menyebut Jembrana “sukses meraih Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026” dengan raihan nilai 98,2 dan menegaskan posisi kabupaten itu di peringkat kedua se-Bali.

I Made Budiasa menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola serta reformasi regulasi hukum. Ia mengaitkan capaian itu dengan kerja jajaran pemerintah kabupaten dan pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam proses penilaian maupun penyelarasan produk hukum daerah.

Dalam pemberitaan detikBali, pendampingan Kanwil Kemenkumham Bali dilakukan mulai dari tahapan penilaian hingga penyelarasan produk hukum daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyebut penyelarasan regulasi diperlukan agar rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat nasional.

Posisi Jembrana dalam IRH 2026

• Kabupaten Jembrana meraih skor 98,2 dalam penilaian IRH 2026.
• Jembrana menempati peringkat kedua di Provinsi Bali.
• Kota Denpasar meraih nilai 100 dan berada di peringkat pertama.

Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang reformasi regulasi hukum sebagai langkah untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Budiasa, pemerintah kabupaten berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola hukum, termasuk melalui penguatan koordinasi dengan instansi pembina di bidang peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Kanwil Kemenkumham Bali melalui berbagai kegiatan sosialisasi IRH menekankan pentingnya regulasi daerah yang berkualitas dan harmonis dengan kebijakan nasional. Dalam sosialisasi IRH 2026, Kanwil menyebut tren peningkatan nilai rata-rata IRH di Bali dan menyatakan optimisme bahwa pemerintah daerah di provinsi ini dapat mencapai nilai 100 dengan predikat istimewa.

Konteks penilaian IRH

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen yang digunakan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengukur kinerja reformasi regulasi di pemerintah daerah. Penilaian mencakup aspek perencanaan, pembentukan, harmonisasi, dan evaluasi produk hukum, dengan dukungan sistem penilaian yang terintegrasi melalui portal IRH.

Dalam konteks Bali, hasil penilaian beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata nilai IRH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Capaian nilai sempurna Kota Denpasar dan nilai tinggi Jembrana pada IRH 2026 ditempatkan Kanwil Kemenkumham Bali sebagai contoh bahwa target nilai maksimal dapat dicapai melalui penguatan tata kelola regulasi secara berkelanjutan.

Capaian Jembrana di IRH 2026 memperkuat posisi kabupaten tersebut sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap reformasi hukum di Bali. Pemerintah kabupaten menyatakan akan terus melanjutkan upaya pembenahan regulasi dan memperkuat kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Bali untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk hukum daerah.

Sumber

• detikBali
• Bali Post
• Forum Keadilan Bali
• Kanwil Kemenkumham Bali
• RRI Denpasar (tag kanwil kemenkum bali / harmoni bali)