Indikator Bali 2025 Tumbuh, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

Denpasar — Pembaruan indikator 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi Bali 5,82 persen, kemiskinan 3,42 persen, dan pengangguran terbuka 1,45 persen pada 2025. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan angka itu dalam rangkaian pemaparan kinerja pemerintah daerah.

Data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan ekonomi Bali tumbuh secara kumulatif 5,82 persen pada 2025, naik dari 5,48 persen pada 2024. Pertumbuhan tersebut disebut menjadi yang tertinggi di Bali dalam tujuh tahun terakhir.

Pada indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan Bali turun dari 3,80 persen pada 2024 menjadi 3,42 persen pada 2025. Data pemerintah provinsi menyebut angka 3,42 persen itu merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, turun dari 1,79 persen menjadi 1,45 persen.

Mengapa angka ini penting bagi pembaca Bali

Perubahan indikator tersebut menjadi gambaran kondisi ekonomi yang memengaruhi rumah tangga, krama, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten/kota. Angka pertumbuhan menunjukkan aktivitas ekonomi Bali meningkat, sementara penurunan kemiskinan dan TPT menjadi ukuran lain yang perlu dibaca bersama kondisi pekerjaan dan pendapatan di lapangan.

Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Jembrana, Bangli, Klungkung, dan Karangasem menggunakan indikator provinsi ini sebagai konteks dalam membaca perkembangan daerah masing-masing. Bagi desa adat dan banjar, data tersebut dapat menjadi bahan melihat kebutuhan program sosial, pelatihan kerja, serta dukungan bagi usaha krama. Subak, yaitu organisasi tradisional pengelola irigasi pertanian, juga berada dalam konteks ekonomi Bali yang turut dipengaruhi sektor pertanian dan pariwisata.

Pembaruan ini melanjutkan laporan mengenai capaian indikator makro Bali. Rincian periode pengukuran itu penting karena ketiga angka tersebut tidak seluruhnya berasal dari bulan yang sama.

Belum ada jadwal layanan, perubahan tarif, jalur perjalanan, atau tenggat administratif yang disebut berubah akibat pembaruan data ini. Pembaca dapat memakai angka tersebut sebagai konteks saat mengikuti kebijakan ekonomi dan program sosial pemerintah Bali berikutnya.

Sumber

• Bali Post — media Bali
• Bisnis Bali — media ekonomi
• NusaBali — media Bali
• bali.idntimes.com
• merdeka.com