DPRD Gianyar Soroti Transparansi dan Prioritas Perubahan APBD 2026

Gianyar — DPRD Kabupaten Gianyar meminta Rancangan Perubahan APBD 2026 disusun secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Gianyar.

Pada pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp33,6 miliar sehingga proyeksinya menjadi sekitar Rp2,43 triliun, atau sekitar 71,3 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp3,41 triliun.

Selain PAD, pendapatan daerah juga direncanakan bersumber dari pendapatan transfer sekitar Rp980 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp3 miliar.

Kesehatan dan perlindungan warga

Sektor kesehatan menjadi salah satu sorotan utama dalam pandangan DPRD terhadap Perubahan APBD 2026.

Menurut pemberitaan, DPRD Gianyar menyoroti penonaktifan sebagian peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) yang bersumber dari pemerintah pusat, sehingga sebagian warga kehilangan akses jaminan kesehatan.

Dewan meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan menyiapkan solusi melalui skema PBI yang dibiayai APBD maupun program bantuan kesehatan daerah, agar warga yang terdampak tetap terlindungi.

DPRD juga mencatat keterbatasan cakupan BPJS Kesehatan terhadap obat tertentu dan tindakan medis, sehingga pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, tetapi menyiapkan jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Jalan, irigasi, dan ekonomi lokal

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, infrastruktur jalan dan jaringan irigasi ikut menjadi perhatian karena dinilai berpengaruh terhadap mobilitas warga dan keberlanjutan sektor pertanian.

Pemerintah daerah merencanakan alokasi belanja modal pada APBD Perubahan 2026 untuk sektor vital, antara lain sekitar Rp288,13 miliar untuk pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi, serta sekitar Rp10,77 miliar khusus untuk irigasi pertanian.

DPRD melalui salah satu fraksi mendorong agar Perubahan APBD 2026 memprioritaskan pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.

Pendidikan dan peningkatan mutu layanan publik juga didorong menjadi bagian dari prioritas anggaran, dengan harapan birokrasi lebih efisien dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Target pendapatan dan transparansi

Kenaikan target PAD berlangsung bersamaan dengan penurunan target pendapatan retribusi daerah sebesar 8,22 persen dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

DPRD meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi pendapatan untuk menutup penurunan retribusi tersebut, termasuk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah.

Menurut pemberitaan, DPRD menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta pengawasan agar peningkatan PAD tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Pemerintah kabupaten dan DPRD Gianyar kemudian menyepakati Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, setelah melalui pembahasan dan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi.

Konteks fiskal daerah

Dalam penjelasan pemerintah daerah, pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sekitar Rp3,414 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp4,3 triliun sehingga terjadi defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Di tengah tantangan fiskal tersebut, DPRD menyatakan akan mengawal implementasi Perubahan APBD 2026 agar program yang didanai anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, terutama di sektor kesehatan, infrastruktur, UMKM, pertanian, dan perlindungan sosial.

Sumber

• Kuratif
• Pantau.com
• Detik Bali
• NusaBali
• Bali Post
• RRI Denpasar