DPRD Bali Dorong Pengawasan WNA Diperketat di Denpasar

Denpasar — DPRD Bali pada Rabu, 7 Oktober 2026, mendorong pengawasan kedatangan warga negara asing (WNA) diperketat untuk mendukung pariwisata berkualitas.

Anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra, menilai pengawasan terhadap pelancong asing dan upaya membangun pariwisata berkualitas belum berjalan maksimal. Ia menyoroti pelanggaran aturan adat, aksi pemukulan dan perkelahian, kasus narkoba, penyalahgunaan izin tinggal, serta WNA yang menjalankan bisnis secara ilegal.

DPRD Bali juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali merumuskan peraturan daerah (perda) khusus. Di sisi lain, pembenahan sarana dan prasarana publik diminta berjalan bersamaan, termasuk penanganan banjir, penguraian kemacetan, dan penataan fasilitas di lokasi wisata.

Pengawasan WNA berkaitan dengan layanan wisata di Bali

Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten lain di Bali, isu ini menyangkut dua hal yang berjalan bersamaan: pemeriksaan tujuan kedatangan WNA dan kualitas fasilitas yang digunakan wisatawan. Pihak Imigrasi diminta memperketat pemeriksaan dokumen setiap WNA yang tiba di Bali untuk memastikan apakah kedatangannya murni berlibur atau untuk bekerja.

Dalam konteks tata kelola setempat, aturan adat mencakup ketentuan yang berlaku di desa adat, yaitu komunitas adat Bali. Pengawasan terhadap perilaku pendatang juga dapat berkaitan dengan banjar, lingkungan sosial-adat tempat warga berkoordinasi, serta pecalang, petugas keamanan adat. Artikel sumber tidak menyebut perubahan tarif, jadwal, atau jalur yang berlaku bagi pembaca pada hari itu.

Tri Candra mencontohkan Badung yang telah membangun infrastruktur untuk mengurai kemacetan dan merapikan kabel penyedia layanan. Namun, DPRD Bali menilai perbaikan fasilitas publik tetap perlu diperhatikan apabila pemerintah menginginkan wisatawan berkualitas.

Sumber

• Tribun Bali — media regional
• nusabali.com
• indonesiaexpose.co.id
• kabarbalisatu.com