BPBD Bali Soroti Perubahan Iklim di Poltekpar Bali

Badung — Pada 7 Oktober 2026, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mewakili Wakil Gubernur Bali dalam kegiatan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana 2026 di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali. Kegiatan itu menekankan penguatan ketangguhan bencana sebagai gerakan bersama di Bali.

Dalam kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Bali menyoroti dampak perubahan iklim dan pentingnya kesiapsiagaan di sektor pariwisata. Poltekpar Bali menjadi ruang pendidikan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai keberlanjutan, lingkungan, dan mitigasi bencana.

BPBD Bali juga mengaitkan pengurangan risiko bencana dengan pengelolaan lingkungan. Langkah yang dibahas mencakup pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga ruang publik, pemilahan sampah, serta pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk. Upaya itu dipandang sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

Ketangguhan bencana perlu masuk ke ruang pendidikan dan pariwisata

Bagi pembaca di Badung dan kabupaten/kota lain di Bali, pesan kegiatan ini berarti kesiapsiagaan tidak hanya dikerjakan saat bencana terjadi. Kampus, desa wisata, pengelola destinasi, banjar, pecalang, dan krama dapat berperan sesuai tanggung jawab masing-masing. Desa adat, yaitu komunitas hukum adat di Bali, juga memiliki awig-awig sebagai aturan bersama yang dapat mendukung pengurangan risiko bila diterapkan selaras dengan kebijakan kebencanaan.

BPBD Bali menyebut sejumlah program kesiapsiagaan, antara lain Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (Si-Kencana) untuk sektor pariwisata. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan kawasan wisata terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Kegiatan di Poltekpar Bali juga mendorong kampus menjadi Kampus Siaga Bencana. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi diharapkan ikut dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Perubahan bagi pembaca hari itu adalah bertambahnya penekanan resmi BPBD Bali bahwa ketangguhan bencana harus dibangun bersama, termasuk melalui pendidikan pariwisata dan pengelolaan lingkungan. Tidak ada perubahan tarif, jadwal, atau jalur layanan publik yang disebut dalam laporan.

Sumber

• BPBD Provinsi Bali — badan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana
• balipost.com