BNPB Catat 1.730 Bencana, Bali Perlu Perkuat Mitigasi

Denpasar — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia sejak 1 Januari hingga 7 September 2026. Data ini menjadi pengingat bagi pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk memperkuat mitigasi sesuai karakter ancaman dan kapasitas masyarakat di wilayahnya.

Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa 1.730 kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi dan geologi, berdasarkan kompilasi data nasional hingga 7 September 2026. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem menjadi jenis kejadian terbanyak yang tercatat sepanjang periode itu.

Banjir dan kebakaran mendominasi

BNPB merinci bahwa kebakaran hutan dan lahan menjadi jenis bencana terbanyak dengan 627 kejadian. Banjir menyusul sebanyak 543 kejadian.

Selain itu, tercatat 324 kejadian cuaca ekstrem, 105 kejadian tanah longsor, 101 kejadian kekeringan, serta 14 kejadian yang berkaitan dengan gelombang pasang dan abrasi. Pada kelompok bencana geologi, terdapat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api.

Rangkuman data BNPB hingga 7 September 2026 antara lain:

• Total bencana: 1.730 kejadian.
• Kebakaran hutan dan lahan: 627 kejadian.
• Banjir: 543 kejadian.
• Cuaca ekstrem: 324 kejadian.
• Tanah longsor: 105 kejadian.
• Kekeringan: 101 kejadian.
• Gelombang pasang dan abrasi: 14 kejadian.
• Gempa bumi: 13 kejadian.
• Erupsi gunung api: 3 kejadian.

Dampak terhadap permukiman juga besar. BNPB melaporkan 111.533 rumah terdampak, terdiri atas 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan meluas ke fasilitas publik: 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 kantor, dan 92 jembatan.

Gambaran kerusakan ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak cukup diarahkan pada penyelamatan warga saat darurat, tetapi perlu mempertimbangkan keberlanjutan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses transportasi.

Peta risiko Bali perlu ditindaklanjuti daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyusun Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali 2025-2029 sebagai dasar pengelolaan risiko di daerah. Dokumen itu menjelaskan bahwa ancaman bencana di Bali dapat bersumber dari faktor alam maupun aktivitas manusia, mencakup bahaya geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, serta penurunan kualitas lingkungan.

BPBD Bali menempatkan konteks geografis Indonesia dan Bali sebagai faktor penting dalam risiko gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor. Iklim tropis, perubahan cuaca, topografi, serta aktivitas manusia disebut dapat meningkatkan potensi banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan.

Bagi pemerintah kabupaten dan kota di Bali, kerangka risiko tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan spesifik di tingkat wilayah. Bentuknya antara lain pemutakhiran peta kawasan rawan, pemeriksaan infrastruktur penting, penyiapan tempat evakuasi, pelatihan keluarga, serta penguatan koordinasi BPBD dengan desa dan pengelola objek vital.

BPBD Bali dalam materi publiknya menampilkan sejumlah agenda kesiapsiagaan, termasuk program keluarga tangguh bencana, penguatan kesiapsiagaan objek vital nasional, dan peningkatan ketangguhan dunia usaha pariwisata. Implementasi program di tingkat kabupaten dan kota bergantung pada perencanaan dan anggaran masing-masing daerah.

Kesiapan tidak berhenti pada respons darurat

Seiring tingginya jumlah kejadian, BNPB menyatakan mempercepat penanganan darurat sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengonsolidasikan sumber daya nasional serta mendukung pemerintah daerah. Lembaga itu juga mengajukan penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan bencana dan pemulihan di berbagai wilayah.

Bagi Bali, pelajaran utama dari tren nasional tersebut adalah pentingnya menghubungkan data ancaman dengan keputusan pembangunan. Konsentrasi pada penanganan setelah bencana berisiko membuat pemerintah daerah terus mengulang pola pemulihan, sementara upaya pencegahan, pengurangan kerentanan, dan edukasi warga memerlukan porsi yang lebih besar.

Data BNPB juga mengingatkan bahwa ancaman tidak hanya berupa bencana besar yang mudah terlihat. Kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi, dan kebakaran dapat mengganggu rumah tangga, layanan publik, lingkungan, serta kegiatan ekonomi apabila tidak dipantau sejak awal.

Sumber

• VIVA.co.id – "1.730 Bencana Melanda Indonesia hingga September 2026, Terbanyak Karhutla dan Banjir"
• Metrotvnews.com – "Bencana di Indonesia Didominasi Kejadian Hidrometeorologi dan Geologi"
• BPBD Provinsi Bali – "Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029"