KPPI Bali Perkuat Konsolidasi Sembilan Kabupaten/Kota

Denpasar — 30 persen keterwakilan perempuan terus didorong KPPI Provinsi Bali melalui Musyawarah Daerah (Musda) IV di Gedung DPRD Provinsi Bali, Sabtu, 7 November 2026.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali memakai Musda ini untuk memperkuat konsolidasi organisasi sampai sembilan kabupaten/kota. Penguatan tersebut diarahkan kepada perempuan politik lintas partai, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif partai politik, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas, kualitas kepemimpinan, dan keberanian mengambil peran dalam pengambilan keputusan.

Ketua KPPI Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, menyampaikan agenda itu dalam Musda IV. Ia menyebut konsolidasi perlu menjangkau seluruh daerah agar perempuan yang aktif di partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas peran dalam proses demokrasi.

Musda juga mengevaluasi perjalanan organisasi serta membentuk kepemimpinan dan struktur kepengurusan untuk periode berikutnya. KPPI Bali menyatakan penguatan kader akan dilakukan melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di sembilan kabupaten/kota. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perempuan politik lintas partai untuk bertukar pengalaman dan membangun jaringan.

Konsolidasi sembilan kabupaten/kota memperluas ruang politik perempuan

Bagi pembaca di Bali, perubahan yang perlu dicatat adalah arah kerja KPPI yang tidak berhenti di tingkat provinsi. Pengurus dan kader di kabupaten/kota akan menjadi sasaran penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas. Dengan begitu, pembahasan keterwakilan perempuan dapat berjalan bersama pembentukan kemampuan untuk menjalankan peran politik.

Musda IV mengusung tema “Perempuan Politik Bali Tangguh, Berdaya dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Inklusif”. KPPI merupakan organisasi lintas partai yang membangun komunikasi dan solidaritas perempuan dalam politik. Sari Galung juga menyampaikan bahwa program penguatan akan diarahkan agar keterwakilan perempuan 30 persen di partai politik terus didorong.

Pelaksanaan Musda semula direncanakan pada September 2026, tetapi mengalami keterlambatan karena sejumlah pertimbangan. Agenda pada Sabtu, 7 November 2026 berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar. Setelah Musda, konsolidasi melalui masing-masing DPC di sembilan kabupaten/kota menjadi langkah lanjutan yang disebut dalam laporan.

Sumber

• Bali Post — laporan Musda IV KPPI Bali
• nusabali.com