DPRD Bali Desak Transparansi Target Rp500 Miliar Pungutan Wisatawan Asing

Denpasar — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan secara rinci pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan target penerimaan Rp500 miliar yang tercantum dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Desakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali saat pembahasan perubahan APBD 2026. Menurut laporan Tribun Bali, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti skema pembiayaan daerah, efektivitas PWA, hingga rencana pinjaman daerah dalam rancangan anggaran tersebut.

Dalam pemberitaan Balipost, Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah provinsi membuka secara rinci penggunaan dana PWA dan menjelaskan urgensi rencana pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Fraksi menilai transparansi tidak boleh berhenti pada penyajian angka penerimaan secara global, tetapi harus dapat ditelusuri dari sumber dana, program, lokasi kegiatan, nilai anggaran, pelaksana, hingga hasilnya.

Sorotan terhadap struktur dan target APBD

Tribun Bali memberitakan bahwa rancangan Perubahan APBD 2026 memuat target pendapatan Rp6,66 triliun dan belanja Rp7,50 triliun. Defisit yang muncul sebesar Rp842,59 miliar, meningkat dari defisit dalam APBD induk Rp679,93 miliar.

Selain itu, rancangan tersebut mencantumkan pengeluaran pembiayaan senilai Rp743,46 miliar. Skema penutup pembiayaan memuat SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp712,87 miliar dan alokasi pinjaman daerah Rp873,19 miliar.

Angka-angka utama yang disorot Fraksi Gerindra-PSI dalam Perubahan APBD 2026 antara lain:

• Target pendapatan: Rp6,66 triliun.
• Belanja daerah: Rp7,50 triliun.
• Defisit: Rp842,59 miliar.
• Alokasi pinjaman daerah: Rp873,19 miliar.
• Target PWA dalam Perubahan APBD 2026: Rp500 miliar.

Ketua Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, mempertanyakan alasan pinjaman daerah tetap dicantumkan dalam struktur anggaran apabila program dan kegiatan pemerintah tetap berjalan ketika pinjaman tidak terealisasi. Ia menyebut pola pencantuman pinjaman tersebut telah berulang sejak Perubahan APBD 2021 hingga Perubahan APBD 2026.

Tuntutan transparansi PWA dan pengawasan jalur domestik

Balipost mencatat Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara eksplisit program dan kegiatan yang dibiayai dari PWA. Fraksi mempertanyakan di mana dana PWA digunakan, program apa yang dibiayai, lokasi kegiatan, nilai anggaran, siapa pelaksananya, serta hasil yang telah dirasakan masyarakat.

Dalam pemberitaan detikBali, Fraksi Gerindra-PSI juga mendesak Gubernur Wayan Koster memperkuat pengawasan PWA, terutama terhadap wisatawan asing yang masuk melalui jalur domestik. Harja Astawa meminta pengawasan terhadap wisatawan asing yang datang lewat penerbangan domestik diperkuat agar tidak terjadi kebocoran penerimaan akibat sistem pengawasan yang belum terintegrasi.

Fraksi Gerindra-PSI menyoroti realisasi PWA tahun 2025 yang berada di bawah target. DetikBali mencatat realisasi PWA pada APBD 2025 sekitar Rp363–369 miliar dari target Rp500 miliar, atau sekitar 73–74 persen. Atas dasar itu, fraksi mempertanyakan penyebab target sebelumnya tidak tercapai optimal, termasuk kemungkinan persoalan sistem pemungutan, pengawasan, integrasi data, serta wisatawan asing yang masuk melalui jalur domestik sehingga tidak terpantau.

Fraksi menilai evaluasi terhadap PWA perlu ditempatkan dalam pembahasan anggaran secara terbuka. Menurut mereka, publik membutuhkan informasi mengenai jumlah penerimaan, dasar penetapan target, mekanisme pemungutan, serta program yang dibiayai dari pungutan tersebut.

Respons pemerintah provinsi

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan memperkuat pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk PWA. Dalam pernyataannya setelah menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali, Gubernur Wayan Koster menyebut setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Pemerintah provinsi juga menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menyempurnakan Perubahan APBD 2026. Namun, Fraksi Gerindra-PSI tetap meminta penjelasan lebih rinci terkait penggunaan dana PWA dan dasar penetapan target Rp500 miliar dalam perubahan anggaran.

Sumber

• Balipost
• Tribun Bali
• detikBali
• RRI Denpasar