Badung Alokasikan 59,23 Persen Belanja Perubahan APBD 2026 ke Infrastruktur

Badung — Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan sekitar 59,23 persen dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 untuk sektor infrastruktur, terutama jaringan jalan dan penataan kawasan pariwisata seperti Kuta. Kebijakan ini disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa seusai Sidang Paripurna DPRD Badung pada Jumat, 11 September 2026, sebagai upaya menjawab keluhan wisatawan dan warga terkait fasilitas publik.

Menurut laporan detikBali, porsi belanja infrastruktur tersebut diarahkan antara lain untuk penataan kawasan Kuta, termasuk pembangunan dan perbaikan pedestrian serta penurunan jaringan kabel utilitas ke bawah tanah. Penjelasan serupa disampaikan Adi Arnawa dalam keterangan yang dikutip JBM dan kanal resmi Pemkab Badung, bahwa anggaran akan fokus pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, penataan pedestrian, serta pemindahan jaringan utilitas khususnya di Kuta.

Fokus penataan Kuta dan jaringan jalan

Adi Arnawa menyebut penataan kawasan Kuta menjadi salah satu prioritas dalam alokasi belanja infrastruktur yang mencapai 59,23 persen. Menurutnya, langkah itu ditujukan untuk membenahi fasilitas publik yang dikeluhkan masyarakat dan wisatawan, sekaligus memperbaiki citra Kuta sebagai ikon pariwisata di Badung.

Pemerintah kabupaten menegaskan pembangunan jaringan jalan fundamental dan penataan pedestrian akan didorong di berbagai wilayah Badung. Dalam pemberitaan yang mengutip pandangan fraksi dan pimpinan DPRD, disebutkan bahwa porsi belanja infrastruktur tersebut dipandang sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pariwisata dan konektivitas antarwilayah.

Adi Arnawa juga mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi di DPRD Badung yang sepakat memperkuat belanja infrastruktur. Menurut dia, komitmen anggaran perlu diimbangi percepatan pelaksanaan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat dan pelaku pariwisata.

Data anggaran dan perubahan APBD 2026

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Badung naik dari sekitar Rp10,334 triliun menjadi sekitar Rp10,504 triliun. Kenaikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sekitar Rp9,532 triliun menjadi sekitar Rp9,713 triliun menurut laporan NusaBali. DetikBali sebelumnya memberitakan target PAD sekitar Rp9,7 triliun dalam rancangan perubahan APBD dengan penjelasan bahwa porsi belanja terbesar diarahkan ke sektor infrastruktur.

Belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 juga mengalami kenaikan signifikan. NusaBali mencatat belanja daerah naik dari sekitar Rp11,527 triliun menjadi sekitar Rp13,089 triliun, antara lain didorong oleh kenaikan belanja modal dari sekitar Rp3,489 triliun menjadi sekitar Rp4,835 triliun. Sejumlah sumber lain menyebutkan total belanja dirancang sekitar Rp13 triliun lebih dengan alokasi belanja infrastruktur 59,23 persen dan pendidikan sekitar 20,61 persen.

Dalam berbagai kesempatan, pimpinan DPRD Badung menilai porsi belanja infrastruktur 59,23 persen sebagai angka yang sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya, serta menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan dan tidak mengabaikan belanja mandatori seperti pendidikan.

Realisasi fisik dan percepatan pelaksanaan

Dalam sidang paripurna 11 September 2026, Adi Arnawa menyampaikan bahwa realisasi fisik anggaran pembangunan pada semester pertama tahun berjalan baru sekitar 30 persen. Ia meminta organisasi perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan lapangan, terutama yang berkaitan dengan penataan kawasan pariwisata dan pembangunan jaringan jalan.

Bupati juga mengingatkan adanya risiko hambatan pekerjaan pada musim hujan, sehingga ketepatan jadwal dan percepatan pelaksanaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan alokasi belanja infrastruktur yang besar tersebut. Pemerintah daerah menyatakan bahwa fokus belanja infrastruktur bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada perbaikan nyata terhadap aksesibilitas, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan wisatawan di kawasan utama seperti Kuta.

Pemerintah kabupaten dan DPRD Badung mengaitkan kebijakan belanja infrastruktur ini dengan strategi jangka menengah untuk memperkuat daya saing pariwisata dan pemerataan manfaat ekonomi di wilayah Badung. Penataan pedestrian, pemindahan kabel ke bawah tanah, dan pembangunan jaringan jalan diharapkan mendukung kualitas pelayanan publik serta citra destinasi pariwisata di mata wisatawan domestik dan mancanegara.

Sumber

• detikBali
• JBM.CO.ID
• Prokompim Kabupaten Badung
• Tribun Bali
• NusaBali.com
• BaliPost.com
• KabarBaliHits