UPTD PPMHP Bali Buka Layanan Mutu Perikanan Secara Daring

Denpasar — UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menggelar Forum Konsultasi Publik pada Senin, 28 September 2026, untuk memudahkan akses layanan mutu perikanan.

Forum tersebut digelar melalui aplikasi Zoom. Kepala UPTD PPMHP Provinsi Bali, Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017.

UPTD PPMHP mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keamanan produk perikanan. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengajukan layanan pengujian mutu serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) secara daring melalui aplikasi SIMPELKAN di laman simpelkan.baliprov.go.id.

Layanan daring memangkas kebutuhan datang langsung

SIMPELKAN menjadi jalur pengajuan layanan perikanan berbasis daring. Digitalisasi ini ditujukan agar layanan lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha di Bali.

Bagi pemohon, perubahan utamanya adalah proses awal pengujian mutu dan sertifikasi SNI dapat dilakukan melalui laman tersebut. Informasi yang tersedia dari laporan juga menempatkan layanan ini pada lingkup UPTD PPMHP Provinsi Bali, yang menangani pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.

Forum konsultasi publik menjadi bagian dari penyampaian layanan kepada masyarakat. Sumber laporan menyebut kegiatan berlangsung pada 28 September 2026, sedangkan akses layanan digital tersedia melalui alamat yang dicantumkan UPTD PPMHP.

Dengan demikian, pembaca yang membutuhkan pengujian mutu produk perikanan atau pengajuan sertifikasi SNI dapat memulai prosesnya secara daring melalui SIMPELKAN pada hari ini, tanpa menjadikan kunjungan langsung ke kantor sebagai langkah awal.

Sumber

• BALIPOST.com — media regional Bali
• Tribun Bali — media regional Bali
• nusabali.com