DPRD Bangli Dorong Pengetatan Belanja Pegawai RAPBD 2027
DPRD Bangli meminta Pemkab memperketat belanja pegawai saat membahas RAPBD 2027. Sorotan mencakup alokasi gaji dan tunjangan di Disdikpora serta evaluasi belanja rutin lainnya.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Bangli — DPRD Bangli mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli memperketat belanja pegawai dalam pembahasan RAPBD 2027 pada Jumat, 25 September 2026.
Dorongan itu disampaikan Fraksi Golongan Karya DPRD Bangli dalam rapat paripurna di DPRD Bangli. Fraksi tersebut meminta struktur RAPBD 2027 dievaluasi agar anggaran tidak lebih banyak menopang rutinitas birokrasi dibandingkan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Salah satu pos yang disoroti ialah administrasi keuangan perangkat daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tribun Bali melaporkan plafon pos tersebut sekitar Rp 240,50 miliar, dengan sekitar Rp 196,04 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai. DetikBali juga menyebut gaji dan tunjangan pegawai pada dinas yang sama mencapai Rp 196 miliar dari plafon Rp 240,5 miliar.
Kenapa ini penting bagi warga Bangli
Belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah, tetapi besarnya porsi tersebut menentukan ruang fiskal untuk layanan dan pembangunan. Bagi warga di Bangli, pembahasan RAPBD menjadi tahap untuk melihat apakah anggaran daerah lebih banyak diarahkan pada kebutuhan birokrasi atau program yang langsung menyentuh masyarakat.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka proporsi belanja wajib dan mengikat terhadap kemampuan fiskal daerah. Evaluasi juga diarahkan pada efisiensi belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, honorarium, dan pos lainnya.
Pembahasan ini masih berada pada tahap RAPBD 2027. Laporan yang tersedia tidak menyebut adanya keputusan final mengenai perubahan angka belanja pegawai atau jadwal lanjutan setelah dorongan tersebut disampaikan.
Bagi pembaca hari itu, hal yang perlu dipantau adalah hasil pembahasan RAPBD 2027: apakah pemerintah daerah menyesuaikan komponen belanja pegawai dan membuka proporsinya terhadap ruang anggaran untuk pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Bangli.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Koster Jelaskan Belanja Modal Bali 2027 Turun Menjadi Rp337,8 Miliar
Pemprov Bali menjelaskan belanja modal RAPBD 2027 turun menjadi Rp337,8 miliar karena proyek strategis banyak yang selesai. Belanja Tidak Terduga naik…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





