Banggar DPRD Bangli Setujui Ranperda APBD 2027 dengan Catatan
Banggar DPRD Bangli menyetujui Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna 14 November. Persetujuan itu disertai permintaan percepatan dokumen dan penataan anggaran tenaga non-ASN.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Kabupaten Bangli — Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangli menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna pada 14 November 2026.
Mengapa ini penting: Persetujuan ini menjadi dasar penyelesaian dokumen APBD Bangli 2027, dengan batas penyampaian kepada Kementerian Keuangan pada 15 November 2026.
Menurut Bali Post, persetujuan itu diberikan setelah Banggar DPRD Bangli dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas rancangan anggaran secara mendalam. Banggar menilai penyusunannya telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Kebijakan Umum APBD, serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati.
Persetujuan tersebut disertai catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangli. Banggar meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pembahasan, penyempurnaan, dan persetujuan bersama agar dokumen RAPBD 2027 dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 15 November 2026 melalui Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
Banggar juga meminta pemerintah daerah menata penganggaran tenaga non-ASN atau honorer. Setiap alokasi anggaran harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan APBD 2027.
Rancangan APBD 2027 sebelumnya diproyeksikan memiliki pendapatan dan belanja masing-masing sekitar Rp1,32 triliun. NusaBali melaporkan rancangan tersebut memuat defisit Rp500 juta yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Dalam rancangan itu, pendapatan asli daerah diproyeksikan lebih dari Rp301 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai lebih dari Rp1,02 triliun. Belanja modal direncanakan lebih dari Rp233 miliar, termasuk untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
BEM se-Bali Soroti Anggaran Pendidikan Bali dalam APBD 2027
Aliansi BEM se-Bali mempersoalkan angka anggaran pendidikan Bali yang tercatat Rp1,3 triliun dalam APBD Induk 2027. Disdikpora menyebut dana BOS dan t…
Terbaru di Ekonomi

Baca juga





