Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

DPRD Bali Periksa Dua Bangunan Diduga Langgar Sempadan Pantai di Temukus

Komisi I DPRD Bali memeriksa dua bangunan di Desa Temukus, Buleleng, setelah pengaduan masyarakat soal dugaan pelanggaran sempadan pantai, tata ruang, dan perizinan.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Bangunan resort dan tanggul pemecah ombak di tepi pantai berpasir dengan pepohonan kelapa.
Ilustrasi: Bangunan resort dan tanggul pemecah ombak di tepi pantai berpasir dengan pepohonan kelapa. · Foto: Nhi Huynh / Pexels

Temukus — Komisi I DPRD Bali memeriksa dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada Jumat, 13 November 2026. Pemeriksaan itu menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sempadan pantai.

Mengapa ini penting: Pemeriksaan dapat menentukan status tata ruang dan perizinan dua bangunan pesisir serta menjadi dasar tindak lanjut pemerintah daerah.

Dua lokasi yang diperiksa adalah rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah. Menurut Bali Post dan NusaBali, Komisi I menemukan indikasi bangunan menjorok ke arah pantai serta tambahan bangunan di area vila yang diduga mengambil ruang sempadan pantai.

Anggota Komisi I DPRD Bali Gede Harja Astawa mengatakan dugaan tersebut perlu didalami dari sisi tata ruang dan kelengkapan perizinan. Posisi rumah masih perlu dipastikan melalui penelusuran batas lahan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Buleleng diminta melakukan pengecekan teknis.

Pemeriksaan juga mencakup Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan peruntukan bangunan. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Buleleng Ketut Agus Widi Sanjaya mengatakan data usaha vila tersebut belum ditemukan dan identitas pemilik atau badan hukumnya masih perlu dipastikan.

Jika usaha itu belum memiliki Nomor Induk Berusaha, pemilik wajib mengurusnya sebelum memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai tahapan perizinan. Komisi I juga meminta penelusuran batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan pengukuran dan dokumen yang relevan.

Menurut Bali Post, anggota Komisi I I Made Supartha meminta organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat daerah yang menangani persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta Satpol PP Bali, memperkuat pemeriksaan lapangan. Bangunan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari penghentian kegiatan hingga penutupan sementara.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.