Pemprov Bali Dorong APIP Awasi Anggaran Daerah
Pemprov Bali menempatkan koreksi anggaran tahun anggaran 2026 dan 2027 sebagai tindak lanjut pengawasan. APIP didorong mengawasi anggaran daerah dengan pendekatan berbasis risiko.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Pemprov Bali menekankan koreksi anggaran tahun anggaran 2026 dan 2027 sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dan pencegahan korupsi pada Jumat, 13 November 2026.
Penekanan itu disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu unsur pengawasan internal pemerintah.
APIP diarahkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Pengawasan perlu berbasis risiko, dengan perhatian pada potensi penyimpangan, konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, dan kemungkinan kerugian keuangan daerah. Area yang disebut memiliki kerawanan tinggi meliputi pokok-pokok pikiran DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Koreksi anggaran menjadi tindak lanjut yang perlu dipantau
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menekankan bahwa rekomendasi pengawasan harus menghasilkan perbaikan konkret. Salah satu bentuk tindak lanjut yang disebut adalah koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Bagi pembaca di Bali, hal ini berarti perubahan yang perlu diperhatikan ada pada proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, bukan tarif layanan atau jadwal perjalanan. Koreksi anggaran dapat berkaitan dengan belanja yang dinilai berisiko, termasuk hibah, pengadaan, dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali Rustam menjelaskan bahwa penguatan APIP mencakup independensi kelembagaan, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran, kompetensi auditor, daftar risiko, serta pengawasan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi perhatian.
Evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan capaian Level 2 (Terstruktur). Evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, sementara pembinaan hingga Desember 2026 diarahkan untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





