Pemprov Bali Rumuskan Formula UMP 2027 hingga November

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali menargetkan penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 rampung pada akhir November 2026 setelah kajian formula pengupahan bersama akademisi dan pakar.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Bali Ida Bagus Setiawan menyampaikan penyusunan masih berjalan. Pemerintah melakukan kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMP melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali. Hasil kajian telah melalui review tim penjamin.

Formula baru tersebut disiapkan untuk menjadi dasar penetapan UMP Bali 2027. Gubernur Bali Wayan Koster menugaskan Disnaker ESDM bersama sejumlah pakar di Bali untuk merumuskan kajian. Akademisi dari perguruan tinggi juga dilibatkan agar pengumpulan data lapangan berlangsung objektif.

Penetapan UMP Bali 2027 Menentukan Tenggat Penghasilan Pekerja

Bagi pekerja dan perusahaan di Denpasar serta kabupaten/kota lain di Bali, pengumuman UMP menjadi acuan penting untuk perencanaan upah tahun depan. Besaran akhirnya belum disebutkan, sehingga angka UMP 2027 belum dapat dijadikan patokan pembayaran.

Kajian dilakukan di tengah pembahasan kebutuhan hidup layak dan formula pengupahan. Pemerintah menargetkan seluruh proses penyusunan selesai pada akhir November 2026. Penyusunan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja.

Angka tersebut merupakan konteks tahun berjalan dan bukan besaran UMP Bali 2027. Usulan dari Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu juga memuat UMP sekitar Rp 4,5 juta serta Upah Minimum Sektoral Provinsi sebesar Rp 5,25 juta, tetapi usulan itu belum menjadi keputusan pemerintah.

Perubahan yang perlu diperhatikan pembaca hari ini adalah jadwal penyusunan: Pemprov Bali menargetkan hasil UMP 2027 diumumkan atau ditetapkan pada akhir November 2026, sementara nominal resminya masih menunggu penyelesaian kajian.

Sumber

• Tribun Bali — media regional
• Bali Post — media regional
• NusaBali — media regional
• detik.com
• disnakeresdm.baliprov.go.id
• balikonten.com