Bali Aktual

Selasa, 22 September 2026

Tiga Organisasi Serukan Evaluasi dan Moratorium Pariwisata Bali

Frontier-Bali, Komunitas Anak Muda Public Enemy, dan Walhi Bali meminta evaluasi arah pembangunan pariwisata serta moratorium untuk merespons krisis lahan dan air di Bali.

Oleh

Editor: Mursyid Sonsang

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan udara proyek pembukaan lahan dan konstruksi luas di dekat tebing pesisir.
Ilustrasi: Pemandangan udara proyek pembukaan lahan dan konstruksi luas di dekat tebing pesisir. · Foto: Tom Fisk / Pexels

Denpasar — Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier-Bali), Komunitas Anak Muda Public Enemy, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menyerukan evaluasi serta moratorium pembangunan pariwisata di Bali pada 20 September 2026 di Denpasar.

Mengapa ini penting: Seruan ini menempatkan evaluasi pembangunan pariwisata, krisis lahan dan air, serta perlindungan tanah, air, dan pesisir sebagai isu kebijakan publik di Bali.

Seruan itu disampaikan dalam konser Hari Keadilan Ekologis bertajuk “Dari Tapak untuk Keadilan Antar Generasi, Selamatkan Alam Bali dan Lawan Proyek-Proyek Perusak Lingkungan” yang berlangsung di Warung SixaSix, Jalan Bakung Nomor 66, Kesiman, Denpasar.

Seruan kepada pemerintah daerah

I Gusti Made Putra Triana dari Komunitas Anak Muda Public Enemy meminta Gubernur Bali dan DPRD Bali mengevaluasi arah pembangunan pariwisata. Ia juga menyerukan moratorium pariwisata sebagai langkah untuk merespons krisis lahan dan air.

Ketiga organisasi tersebut meminta pemerintah menghentikan proyek-proyek yang mereka nilai mengancam hak masyarakat atas tanah, air, dan wilayah pesisir. Seruan itu merupakan sikap organisasi dalam agenda yang mengangkat persoalan tekanan terhadap lingkungan akibat perkembangan pariwisata.

Moratorium yang diserukan dalam acara tersebut bukan keputusan pemerintah yang langsung berlaku. Berita mengenai kegiatan itu hanya memuat desakan Frontier-Bali, Komunitas Anak Muda Public Enemy, dan Walhi Bali kepada pemerintah daerah.

Isu krisis lahan dan air

Menurut laporan Bali Post, seruan evaluasi dan moratorium diarahkan untuk menghentikan krisis lahan serta krisis air di Bali. Laporan Tribun Bali juga menyebut ketiga organisasi meminta evaluasi tata kelola pariwisata Bali dan penghentian proyek yang mengancam hak atas tanah, air, serta pesisir.

Acara tersebut berlangsung pada malam hari dan berfokus pada perlindungan alam Bali serta penolakan terhadap proyek-proyek yang dinilai merusak lingkungan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pariwisata

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.