Komisi V DPR RI Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata Bali

Denpasar — Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk menunjang pariwisata Bali, dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, serta Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Nusantara, Jakarta, pada 8 April 2026.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Bali merupakan aset nasional yang perlu didukung melalui penguatan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir. Ia menegaskan penanganan abrasi pantai di Bali perlu menjadi prioritas nasional karena daerah itu menyumbang sekitar 55 persen produk domestik bruto sektor pariwisata nasional dengan nilai sekitar Rp170 triliun.

Menurut Lasarus, kebutuhan anggaran penanganan abrasi pantai di Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun. Ia menilai angka tersebut relatif kecil dibandingkan kontribusi sektor pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional.

Data pariwisata dan perputaran ekonomi

Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan kinerja pariwisata Bali tahun 2025. Berdasarkan data yang disampaikan Koster, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai sekitar 7,05 juta orang, terutama melalui jalur udara.

Secara total, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Bali pada 2025 mencapai sekitar 16,3 juta orang. Koster menyebut devisa pariwisata yang dihasilkan Bali pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, dengan rata-rata belanja wisatawan asing sekitar 1.522 dolar Amerika Serikat per kunjungan.

Menurut Koster, sekitar 66 persen perekonomian Bali ditopang oleh sektor pariwisata. Lasarus menilai tingkat ketergantungan ini menjadi dasar perlunya dukungan infrastruktur yang memadai agar kualitas destinasi tetap terjaga.

Fokus penguatan infrastruktur

Lasarus meminta pemerintah pusat menyiapkan skema khusus untuk menangani kekurangan infrastruktur di Bali. Dalam pernyataannya, ia menyoroti kebutuhan pengamanan pantai yang diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.

Menurut Lasarus, persoalan infrastruktur yang dihadapi Bali mencakup abrasi pantai, kemacetan, dan tekanan terhadap infrastruktur dasar seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan baik, kualitas pariwisata Bali dapat menurun dan berpengaruh pada penerimaan devisa.

Komisi V DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dan kementerian terkait dalam memperbaiki manajemen transportasi yang terintegrasi, baik darat, laut, maupun udara. Dukungan tersebut dikaitkan dengan upaya menjaga keberlanjutan pariwisata sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Usulan kebijakan dan tindak lanjut

Dalam berbagai kesempatan, Koster menyampaikan bahwa tingginya kunjungan wisatawan membawa konsekuensi terhadap kapasitas infrastruktur, termasuk beban jalan, pelabuhan, dan pengelolaan sampah. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi juga menyoroti risiko hilangnya garis pantai dan persoalan sampah terhadap daya tarik pariwisata Bali.

Komisi V DPR RI menyatakan siap mendukung pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dan penganggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Bali. Rapat kerja tersebut menjadi forum konsolidasi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan program infrastruktur sejalan dengan kebutuhan sektor pariwisata.

Rapat pada awal April 2026 itu masih berada pada tahap pembahasan dan penyusunan skema kebijakan. Rincian proyek yang akan diprioritaskan, besaran anggaran, dan jadwal pelaksanaan akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme perencanaan pemerintah pusat dan pembahasan lanjutan di DPR.

Sumber

• Balijani.id
• detikBali
• Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali (dispuprkim.baliprov.go.id)
• Bali Post
• IDN Times Bali