BNPB Gaungkan Lima Elemen Pariwisata Aman Bencana dari Bali

Bali — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penerapan lima elemen dalam pengelolaan destinasi wisata aman bencana, mulai dari pemahaman risiko hingga perencanaan keberlangsungan usaha. Konsep ini kembali digarisbawahi melalui publikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali yang merujuk pertemuan BNPB dengan para pemangku kepentingan pada 13 Januari 2019 di Bali.

Dalam artikel bertajuk "Dari Bali untuk Indonesia, BNPB Gaungkan Pariwisata Aman Bencana", BPBD Bali menggambarkan Indonesia, termasuk Bali, sebagai kawasan dengan daya tarik alam dan budaya yang tinggi sekaligus memiliki ancaman bencana. Pariwisata disebut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan membuka jutaan lapangan kerja, sehingga aspek keselamatan wisatawan dan pelaku usaha menjadi bagian dari pengembangan destinasi.

Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI Doni Monardo, menekankan perlunya kesiapan anggaran, perlengkapan, dan peralatan untuk mendukung mitigasi bencana di kawasan pariwisata. Menurut penjelasan BNPB, mitigasi di kawasan wisata harus berstandar internasional, dengan Bali menjadi prioritas program yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah wisata lain.

Lima elemen kunci pariwisata aman bencana

Konsep pariwisata aman bencana yang dijelaskan BNPB dan dirangkum BPBD Bali mencakup lima elemen kunci. Pertama, pemahaman risiko bencana; kedua, fasilitas yang aman terhadap bencana; ketiga, tata kelola risiko bencana; keempat, manajemen kedaruratan; dan kelima, Business Continuity Planning atau perencanaan keberlangsungan usaha.

BPBD Bali menyebut destinasi wisata aman bencana perlu didukung struktur bangunan yang aman, sarana dan prasarana evakuasi yang memadai, manajemen risiko, sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi pengunjung dan warga, serta simulasi dan gladi evakuasi yang rutin. Komponen tersebut diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata yang ditopang oleh BPBD yang tangguh.

Rangkaian kesiapsiagaan itu juga mencakup perencanaan untuk menjaga operasional usaha setelah terjadi bencana. Bali disebut sebagai percontohan sertifikasi kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata, yang kemudian diperluas dari hotel ke seluruh dunia usaha, layanan publik, dan lembaga pemerintah.

Data kesiapsiagaan dan program sertifikasi

BPBD Bali mencatat sembilan sirene evakuasi tsunami telah dibangun di Bali, dan terdapat rencana pembangunan tambahan sebanyak sepuluh sirene. Selain itu, sejak 2014 pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana di dunia usaha telah menjangkau 64 usaha, meliputi hotel, restoran, mal, spa, teater, lapangan golf, dan rumah sakit.

BPBD Bali menegaskan sertifikasi kesiapsiagaan bencana di Bali menjadi yang pertama di Indonesia dan dijadikan percontohan oleh BNPB untuk pengembangan pariwisata aman bencana. Sertifikasi yang semula menyasar hotel diperluas mulai 2020 ke seluruh dunia usaha, layanan publik, dan lembaga pemerintah.

Dalam keterangan BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin menjelaskan bahwa sektor pariwisata, khususnya perhotelan, didorong untuk mengikuti sertifikasi kesiapsiagaan bencana sebagai komitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Kolaborasi pentahelix dan ancaman bencana

Pertemuan yang dirujuk BPBD Bali melibatkan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, instansi vertikal dan daerah, relawan, serta Wahana Pecinta Alam (Wapena), sebagai bagian dari pendekatan pentahelix untuk memperkuat kesiapsiagaan destinasi.

BPBD Bali juga menyoroti potensi ancaman gempa megathrust di kawasan utara dan selatan Pulau Bali. Karena itu, pengelolaan wisata disebut tidak cukup mengandalkan promosi atau infrastruktur umum, tetapi memerlukan sistem peringatan dini, jalur dan sarana evakuasi, komunikasi risiko, serta latihan kebencanaan yang terstruktur.

Bali diposisikan sebagai destinasi wisata dunia sekaligus contoh bagi sejumlah kawasan prioritas lain. BNPB menyebut destinasi prioritas lain antara lain Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, dan kawasan lain yang dikembangkan sebagai destinasi super prioritas.

Peran wisatawan dan pengelola usaha

Dalam perspektif kesiapsiagaan, wisatawan diimbau memastikan destinasi dan tempat usaha memiliki informasi evakuasi yang jelas, akses keluar yang mudah diidentifikasi, serta petugas yang memahami prosedur darurat.

Bagi pengelola usaha, kesiapsiagaan bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola operasional sehari-hari, melalui penyediaan fasilitas keselamatan, pelatihan rutin, dan integrasi rencana keberlangsungan usaha. Pendekatan ini ditujukan agar kegiatan pariwisata tetap aman dan berkelanjutan meskipun berada di wilayah rawan bencana.

Sumber

• BPBD Provinsi Bali
• BNPB
• Kumparan